Terosi dibiayain negara.

Kasus kekerasan yang menimpa seorang ojek online (ojol) dalam sebuah aksi demonstrasi yang melibatkan aparat Brimob menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk Perkumpulan Indonesia Ojol. Mereka mengkritik tindakan brutal polisi yang dinilai berlebihan saat menangani pendemo, khususnya yang menimpa rekan mereka.Penggunaan kata "terosi dibiayain negara" menunjukkan kontroversi yang berkembang di masyarakat mengenai siapa yang memikul beban biaya atau tanggung jawab atas insiden tersebut. Sering kali, penggunaan dana negara untuk operasi keamanan memunculkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas, serta dampak sosial yang dihasilkan.Dalam sudut pandang warga, penting untuk mendukung upaya keamanan yang melindungi masyarakat, tetapi tanpa mengorbankan hak dan keselamatan warga sipil seperti para ojol yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan banyak keluarga. Penanganan aksi demo yang humanis dan berimbang akan mencegah eskalasi kekerasan yang tidak perlu.Ini juga menjadi momentum bagi pihak pemerintah dan kepolisian untuk mengevaluasi prosedur pengamanan demonstrasi agar lebih berorientasi pada dialog dan perlindungan hak asasi. Selain itu, transparansi pendanaan dan penggunaan anggaran negara dalam operasi keamanan harus dijamin untuk menghindari penyalahgunaan yang memperburuk citra negara.Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak pekerja seperti ojol, masyarakat diharapkan bisa menjadi pengawas aktif dan mendorong terciptanya kebijakan yang memihak keadilan sosial, sehingga insiden miris serupa tidak terulang kembali dan semua pihak bisa hidup berdampingan dengan damai.