Annar Salahuddin Sampetoding
MELAWAN REKAYASA DAN KRIMINALISASI HUKUM
Oleh: ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING
Hukum seharusnya menjadi benteng keadilan yang melindungi setiap warga negara, bukan alat yang digunakan untuk memanipulasi dan menjerat pihak yang tidak bersalah. Rekayasa bukti dan kriminalisasi hukum adalah penyakit yang merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Setiap kasus yang direncanakan dengan tidak jujur bukan hanya menyakiti individu yang menjadi korban, tetapi juga menghancurkan keadilan secara keseluruhan. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengungkap praktik-praktik tidak benar ini, menuntut akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat, dan berjuang untuk sistem hukum yang benar-benar adil, transparan, dan berlandaskan pada kebenaran.
Mari kita berdiri bersama untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya – sebagai pelindung keadilan, bukan alat penindasan.
Dalam pengalaman saya, sering kali kita mendengar cerita tentang bagaimana sistem hukum bisa saja digunakan tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana manipulasi. Fenomena rekayasa bukti dan kriminalisasi hukum tentu sangat meresahkan karena melanggar prinsip dasar keadilan itu sendiri. Saya pernah menyaksikan langsung bagaimana seorang teman dekat mengalami proses hukum yang tidak adil karena rekayasa bukti yang dibuat tanpa dasar kuat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi peradilan, apalagi jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Kita perlu mencontoh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem peradilan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan bebas dari intervensi yang tidak sah. Langkah penting yang bisa diambil adalah meningkatkan pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum dan memberikan ruang bagi mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya. Secara pribadi, saya percaya bahwa kesadaran masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan melawan praktik rekayasa hukum. Dengan meningkatkan edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk menuntut hak-haknya, maka akan semakin sulit bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan kekuasaan hukum. Di masa mendatang, peran kita bersama sebagai warga negara sangat penting untuk menjaga fungsi hukum sebagai benteng keadilan. Mari terus bersama-sama mengawal dan memperbaiki sistem hukum agar benar-benar menjadi pelindung yang adil, bukan alat penindasan. Melalui tindakan nyata dan dukungan terhadap transparansi, kita bisa membangun kepercayaan dan memperkuat demokrasi yang sehat.
