Kelompok Tani di Kelurahan Pappolo Diduga Tumpang Tindih, Jatah Pupuk Pun di Pertanyakan
KABARPOJOK.COM - Kelompok tani di kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diduga tumpang tindih.
Kelompok tani tersebut diduga sudah dilebur namun muncul kembali dan diduga mendapatkan jatah pupuk serta beroperasi seperti biasa.
Salah seorang warga Pappolo yang juga anggota kelompok tani ditemui baru-baru ini, ia menyebut meskipun tidak memiliki hamparan lahan pertanian yang jelas, namun tetap mendapat jatah pupuk bersubsidi 200 hingga 300 zak per musim.
“ Informasinya, yang tersalurkan hanya sekitar 100 zak,” ungkapnya.
Kata warga Pappolo, kelompok tersebut sempat dilebur karena tidak memiliki hamparan. Bahkan pihak BPP dan Penyuluh pertanian sempat turun melakukan poligon, namun hamparan lahan pertanian yang di klaim oleh ketua kelompok tani "Mappadaelo 2" sudah terdaftar di kelompok lain.
“Waktu BPP dan Penyuluh Pertanian turun tidak ada dapat di foto, karena lahan yang diklaim adalah milik kelompok Mappadaelo 1,” ujarnya.
Lebih lanjut warga menjelaskan, dengan munculnya kembali kelompok tani itu terindikasi terjadi penyimpangan terkait lokasi hamparan petani yang terdaftar di dua kelompok tani berbeda.
“Tentunya dengan hamparan yang sama penyaluran pupuk subsidi jadi membengkak,” jelasnya.
Lebih lanjut warga Pappolo menjelaskan, yang menjadi tanda tanya adalah di Ceppaga tepatnya di Lingkungan 4, kelompok tani nya belum diverifikasi. Padahal hamparannya jelas, bahkan sudah di poligon oleh BPP dan penyuluh sekitar tahun 2023 lalu.
Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Tanete Riattang, H. Fatma dikonfirmasi membantah pihaknya telah melebur kelompok tani tersebut.
“ Tidak dilebur, hanya di parkir,” ucapnya kepada media, Rabu (06/08/2025).
Lebih lanjut, ia hanya menunggu pembentukan kelompok yang ada di Ceppaga. Kemudian nama yang digunakan adalah nama kelompok milik Jabir (Mappadaelo 2).
“Sementara ini kami menunggu undangan untuk dilakukan pertemuan dengan semua ketua kelompok tani yang ada di Pappolo,” pungkasnya.
#foryou #fypage #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyyy #fypdong #fypシ #pertanian #petani #petanimuda #petaniindonesia🇮🇩🇮🇩🇮🇩🌿🌿 #viral
Kasus tumpang tindih kelompok tani di Kelurahan Pappolo menimbulkan perhatian penting terkait pengelolaan bantuan pupuk bersubsidi di tingkat lokal. Permasalahan semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemerintah, tapi juga mengancam keadilan distribusi kepada para petani yang memang sangat membutuhkan. Dari kisah yang terungkap, walaupun kelompok tani "Mappadaelo 2" sudah sempat dilebur karena tidak memiliki hamparan lahan yang jelas, keberadaannya muncul kembali dengan jatah pupuk yang signifikan, sekitar 200 hingga 300 zak per musim. Namun, realisasi yang disalurkan hanya sekitar 100 zak, menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan data dan transparansi penyaluran bantuan. Penting untuk dicermati bahwa BPP dan penyuluh pertanian telah melakukan verifikasi lapangan, menggunakan metode poligon, yang mengindikasikan adanya tumpang tindih klaim lahan antara "Mappadaelo 1" dan "Mappadaelo 2". Hal ini menggambarkan perlunya sistem pendataan dan validasi yang lebih ketat untuk menghindari duplikasi penyaluran subsidi kepada kelompok tani yang tidak sesuai. Selain itu, kelompok tani di wilayah Ceppaga Lingkungan 4 yang hamparannya sudah dipoligon namun belum diverifikasi, menambah kompleksitas permasalahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan proses verifikasi dan pembentukan kelompok tani secara resmi agar distribusi pupuk subsidi dapat tepat sasaran, menghindari ketidakadilan, serta menekan kemungkinan penyimpangan. Peran Balai Penyuluh Pertanian sebagai instansi yang mengelola pembinaan dan pengawasan kelompok tani sangat vital. Pernyataan Kepala BPP Kecamatan Tanete Riattang yang menyatakan kelompok tani "Mappadaelo 2" tidak dilebur tapi hanya 'diparkir' mengindikasikan bahwa langkah administratif masih berlangsung dan dibutuhkan pertemuan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh ketua kelompok tani di Pappolo. Bagi para petani dan masyarakat luas, transparansi pengelolaan pupuk subsidi sangat penting karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Penyelesaian masalah tumpang tindih ini harus melibatkan dialog terbuka antara seluruh stakeholder terkait untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, diharapkan proses verifikasi hamparan lahan dan pembentukan kelompok tani baru bisa dilakukan dengan akurat. Langkah ini akan membantu memastikan pupuk subsidi diterima secara tepat dan tidak terjadi penyimpangan seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Pappolo.
