Tindak Lanjuti Aspirasi LSM PERKASA, DPRD Bone Gelar RDPU Bahas Kosmetik Ilegal
BONE – Komisi IV DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas dugaan peredaran kosmetik ilegal, Rabu (3/9/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Bone ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi LSM PERKASA bersama sejumlah pihak.
Mereka menyoroti maraknya peredaran produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya dan dijual bebas, terutama melalui media sosial.
“Kondisi ini dinilai meresahkan karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakannya, bahkan bisa menimbulkan efek fatal,” tegas Ketua LSM PERKASA, Andi Arman Rahim.
Dukungan serupa juga disampaikan Ashar Abdullah dari Silakelima Legal & Law Office.
Ia mendesak OPD terkait agar lebih proaktif melakukan pengawasan.
“Jangan menunggu ribut baru bertindak. Jangan lihat siapa pengusahanya, tapi lihat jenis usahanya,” ujarnya.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam (Lilo AK), didampingi anggota Komisi IV, serta dihadiri perwakilan LSM PERKASA dan sejumlah OPD terkait.
Dalam forum itu, anggota Komisi IV, Muksim, turut menekankan perlunya sikap tegas OPD dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahaya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Bone, drg. Yusuf Tolo, menjelaskan bahwa usaha kosmetik dikategorikan sebagai usaha kesehatan berisiko rendah hingga sedang. Karena itu, penerbitan izin usaha tidak melibatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan.
“Kalau ada pengusaha di masyarakat yang membuka usaha kosmetik, hal itu di luar sepengetahuan kami karena memang tidak melibatkan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh upaya menghentikan peredaran produk berbahaya.
“Selama ini eksekusi penindakan berada di BPOM, sementara Dinas lebih fokus pada sosialisasi,” tambahnya.
Sejumlah OPD lain juga menyampaikan pandangan senada.
Anggota Komisi IV lainnya, Sulfiana, menyebutkan aspirasi yang dibawa LSM PERKASA adalah hal yang menarik untuk dibahas perihal kosmetik dan penting untuk ditindaklanjuti.
Ia mendorong adanya kolaborasi nyata antara OPD terkait bersama BPOM untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Menutup rapat, Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti hasil RDPU dengan mendorong koordinasi lintas OPD, agar pengawasan peredaran kosmetik ilegal dapat berjalan lebih efektif.
Maraknya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menjadi perhatian serius di Bone, Sulawesi Selatan. Banyak produk kosmetik ini dijual bebas terutama melalui media sosial tanpa memiliki izin resmi yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua LSM PERKASA, Andi Arman Rahim, risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik berbahaya ini bisa sangat fatal bagi masyarakat. Peran Dinas Kesehatan dan BPOM sangat penting dalam mengawasi dan menindak tegas peredaran kosmetik ilegal ini. Namun saat ini, pengawasan langsung memang masih menjadi tantangan karena izin usaha kosmetik sendiri tidak melalui rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan oleh BPOM. Oleh karena itu, kolaborasi lintas OPD dan BPOM sangat diperlukan agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif di lapangan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar lebih waspada terhadap produk kosmetik yang tidak jelas asal-usul dan kandungannya. Edukasi tentang bahaya kosmetik ilegal dan cara membedakan produk yang aman bisa menjadi langkah pencegahan utama. Media sosial yang menjadi salah satu sarana utama penjualan harus diawasi ketat agar tidak menjadi jalur distribusi kosmetik berbahaya. Langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah daerah misalnya melakukan razia dan penertiban produk ilegal, serta memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. Pendekatan proaktif seperti sosialisasi secara rutin dan pengembangan sistem pelaporan juga dapat membantu memperkuat pengawasan. Dengan adanya RDPU yang diinisiasi oleh DPRD Bone dan aspirasi dari LSM PERKASA, diharapkan pengawasan peredaran kosmetik ilegal dapat lebih terintegrasi dan memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan masyarakat Bone. Keseriusan melakukan tindakan dari semua pihak terkait akan menjaga kepercayaan publik dan menjamin keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran.
