BBM Langka, Diduga Disalah Gunakan, Ketua APDESI SULSEL Angkat Bicara
Bone | Intipos.com – Sebelumnya di beritakan jika diduga terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, yang mana diduga kuat jika BBM tersebut di kirim melalui jalur laut menuju Sulawesi tenggara, nama FKR pun disebut sebagai penerima barang di Sulawesi tenggara.
Kini Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi pun ikut angkat bicara.
Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Sulsel.
Menurut Ayu sapaan ketua APDESI SULSEL ini, kelangkaan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
Karena itu, ia meminta agar pihak kepolisian serius menindak dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM, katanya melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 14 September 2025.
“Semoga dengan adanya keluhan masyarakat, sistem yang mungkin menjadi ruang bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi bisa segera menjadi atensi pihak kepolisian.
Ia menjelaskan, ada sejumlah langkah yang perlu diperkuat, di antaranya pengawasan dan kerja sama dengan pemilik SPBU untuk tidak sembarang melayani pengisian BBM subsidi jenis apapun dalam bentuk jerken, karena pengisian dalam jerken ini adalah modus yang digunakan oleh para terduga penyalah guna.
Bagi pihak SPBU yang terbukti melakukan pembiaran baiknya diberikan sanksi tegas juga , ini kan dapat kita cek melalui cctv di setiap SPBU ujar Ayu.
Sri Rahayu juga menyoroti penggunaan barcode yang sering disalahgunakan. Menurutnya, sistem barcode perlu diperbarui agar tidak lagi bisa dipakai oleh petugas nakal menggunakan identitas orang lain.
“Harus ada aturan jelas dan sanksi tegas, baik bagi aparat hukum maupun pengusaha yang terlibat. Jika ditemukan praktik ilegal, maka hasil keuntungannya perlu disita sesuai aturan undang-undang,” tegasnya.
Ia menekankan, negara tidak boleh memberi ruang bagi pengusaha ilegal, dan siapapun yang terlibat dalam bisnis gelap ini harus di tindak tegas, termasuk dari oknum APH jika benar ada yang terlibat, tegasnya lagi. (*
#videoviral #solar #viral #fyp #sorotan @MABES POLRI INDONESIA @poldasulsel17 @partaigerindra @yuliana.paris3 @beningberkah
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar bersubsidi yang terjadi di beberapa daerah Sulawesi Selatan menjadi sorotan serius. Selain berdampak negatif pada aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat, kelangkaan ini juga memicu kecurigaan bahwa terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi, menyampaikan keresahannya berdasarkan keluhan warga yang menerima dampak langsung dari sulitnya mendapatkan BBM subsidi. Ia menyoroti bagaimana oknum tertentu memanfaatkan kondisi tersebut untuk keuntungan pribadi dengan modus distribusi ilegal, termasuk penyalahgunaan sistem pengisian BBM menggunakan jeriken. Salah satu modus yang banyak ditemukan adalah pengisian BBM bersubsidi ke dalam jeriken yang kemudian dijual di luar jalur resmi. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen yang seharusnya menerima BBM dengan harga terjangkau, tetapi juga merugikan pemerintah yang mengeluarkan subsidi. Oleh karena itu, Sri Rahayu mengajak pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan di lapangan dan menolak pengisian BBM ke dalam jeriken tanpa alasan yang jelas. Selain itu, penggunaan sistem barcode sebagai alat verifikasi pengisian BBM juga mendapat perhatian khusus. Sistem barcode yang saat ini digunakan dinilai masih memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh oknum petugas yang menggunakan identitas orang lain. Untuk meminimalisir hal ini, perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan sistem sehingga lebih aman dan transparan. Penegakan hukum juga menjadi poin penting yang disoroti. Sri Rahayu menegaskan bahwa pihak kepolisian harus serius menindak tegas setiap praktik ilegal yang ditemukan, termasuk memberikan sanksi keras bagi oknum pengusaha dan aparat hukum yang terlibat dalam bisnis gelap BBM bersubsidi. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong distribusi BBM sesuai peruntukan. Pentingnya kesadaran dan peran serta masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Warga masyarakat diharapkan dapat menjadi pengawas sekaligus pelapor apabila menemukan praktik penyalahgunaan BBM. Dengan sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU, distribusi BBM bersubsidi dapat dipastikan tepat sasaran dan menjangkau yang berhak. Kondisi kelangkaan BBM bersubsidi ini tidak hanya masalah logistik semata, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam pengawasan dan tata kelola distribusi bahan bakar di daerah. Upaya bersama diperlukan agar pemerintah dan seluruh stakeholder dapat mengatasi persoalan ini demi terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
