Dana Ditahan, PPK Ultimatum Proyek Cetak Sawah Bone
Bone, Global Terkini- Setelah sorotan tajam publik terhadap proyek cetak sawah 2025 di Kabupaten Bone, PPK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Basri Yusuf, akhirnya melakukan pengecekan lokasi. Ia memastikan hingga kini belum ada pembayaran penuh kepada para penyedia, selain uang muka 30 persen.
Basri menegaskan, pembayaran hanya akan dilakukan jika pekerjaan benar-benar mencapai tahap olah lahan dan bisa dimanfaatkan petani.
“Inikan kontraknya sampai olah lahan, walaupun dia (penyedia -red) bilang selesai, tapi kalau belum sampai olah lahan, saya tidak akan bayarkan,” tegasnya, saat ditemui wartawan di kantornya, beberapa waktu setelah kunjungan ke Bone.
Ia juga membuka kemungkinan pengembalian dana bila pekerjaan tidak sesuai kontrak. Basri mengaku berhati-hati dalam memproses termin pembayaran.
“Sampai sekarang saya tidak berani, kalau ada yang minta termin, saya harus justifikasi baik-baik dulu. Lebih bagus penyedia yang tuntut saya daripada saya dituntut kejaksaan,” ujarnya.
Proyek cetak sawah 2025 yang semestinya sudah rampung itu kini mendapat perpanjangan waktu hingga 31 Maret untuk perbaikan dan penyelesaian. Sementara terkait polemik perubahan skema dari swakelola menjadi tender, Basri menyebut keputusan itu bukan kewenangan pihaknya.
selengkapnya :
https://globalterkini.com/2026/02/dana-ditahan-ppk-ultimatum-proyek-cetak-sawah-bone.html
#fypシ゚viral #sorotan #viral #fyp #laguviral @gerindra @Polda Sulawesi Selatan @prabowo subianto @andiasmansulaiman @assulaiman123 @kementanri @bantuankementan
Pengalaman saya mengikuti perkembangan proyek cetak sawah di daerah pedesaan seperti Bone memang menunjukkan kompleksitas pengelolaan dana publik. PPK yang ketat menahan uang pembayaran hingga pekerjaannya benar-benar mencapai tahap olah lahan sangat penting untuk memastikan kualitas dan manfaat proyek bagi petani. Dari yang saya amati, pengembalian dana jika pekerjaan tidak sesuai kontrak juga menjadi langkah penting agar penyedia jasa terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan standar yang ditentukan. Pemantauan ketat ini, meskipun membuat penyedia merasa tertekan, akan melindungi pemerintah dari potensi penyalahgunaan anggaran dan menjaga akuntabilitas. Perpanjangan waktu hingga 31 Maret sebenarnya memberi kesempatan agar penyedia bisa memperbaiki kekurangan. Namun, saya juga berharap pihak terkait meningkatkan komunikasi agar publik memahami proses dan alasan penahanan dana ini. Alat berat yang disebut dalam ultimatum PPK berfungsi sebagai tanda bahwa proyek harus masuk ke tahap olah lahan, yakni proses pengolahan tanah agar siap ditanami. Tanpa tahap ini selesai, manfaatnya untuk petani tentu belum bisa dirasakan, sehingga keputusan menahan pembayaran sudah tepat. Bagi saya, hal ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proyek pemerintah, sehingga publik dapat ikut mengawasi berjalan atau tidaknya proyek sesuai tujuan. Saya percaya dengan kontrol dan pengawasan yang ketat, proyek cetak sawah Bone akan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.
