“Hansip Saja Tak Diajak Koordinasi” Sinyal Kuat Permainan Solar Subsidi di Bone
Bone | Intipos.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Watampone, Minggu, 29 Maret 2026. Kondisi ini menimbulkan kemacetan di beberapa titik dan memunculkan dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, antara lain di kawasan Palakka, Jalan Ahmad Yani, Jalan Mangga, Karella, hingga Jalan Bajoe. Kepadatan kendaraan bahkan meluas hingga ke badan jalan di sekitar lokasi SPBU.
Sejumlah warga mengeluhkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan solar. Mereka juga menyoroti praktik pengisian menggunakan jeriken yang diduga lebih diprioritaskan dibanding kendaraan umum, sehingga memperparah antrean.
Di tengah kelangkaan ini, muncul dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang disebut sebagai “mafia BBM”. Mereka ditengarai leluasa beroperasi tanpa hambatan berarti di sejumlah SPBU.
Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini dinilai merugikan negara sekaligus masyarakat kecil yang bergantung pada solar untuk aktivitas sehari-hari. Warga pun mempertanyakan peran aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Seorang yang diduga terlibat dalam distribusi solar ilegal bahkan mengklaim telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. “Hansip saja tidak diajak koordinasi,” ujarnya, menimbulkan tanda tanya lebih besar mengenai pengawasan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pasti kelangkaan maupun dugaan praktik ilegal tersebu
#fypシ゚viral #viraltiktok #fyp #viralvideo @Prabowo @POLDA SULSEL @Pertamina @BPH Migas @Gerindra @Mabes Polri @Pertamina Sulawesi
Pengalaman saya mengenai kelangkaan solar subsidi ini menambah gambaran betapa sulitnya masyarakat kecil menghadapi kondisi tersebut. Di beberapa SPBU di Bone, antrean kendaraan bukan hanya menghambat aktivitas harian, tetapi juga menyebabkan ketegangan antar pengguna jalan. Yang menarik adalah praktik pengisian solar menggunakan jeriken yang diduga mendapat prioritas lebih dibanding kendaraan umum. Hal ini sangat merugikan karena solar subsidi seharusnya tersedia bagi tukang ojek, petani, dan pelaku usaha kecil yang paling membutuhkan. Fenomena ini mengingatkan saya pada kasus-kasus serupa di daerah lain, di mana mafia BBM bisa beroperasi dengan jaringan yang kuat dan koordinasi antar aparat sangat minim. Pernyataan "Hansip saja tak diajak koordinasi" menjadi indikasi nyata lemahnya pengawasan di lapangan. Seharusnya, aparat keamanan dan pengawas distribusi BBM melakukan sinergi yang ketat supaya penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu. Dalam hal ini, transparansi dan keterbukaan informasi dari pihak berwenang sangat dibutuhkan. Masyarakat berhak tahu penyebab kelangkaan sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang dapat memicu keresahan. Selain itu, pengawasan ketat terhadap SPBU dan distribusi menggunakan teknologi digital akan membantu memonitor aliran solar subsidi secara real time. Langkah ini tentu harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan subsidi BBM. Sebagai pengguna solar subsidi, saya berharap pemerintah dan aparat terkait segera menindaklanjuti isu ini dengan serius, agar subsidi tersebut benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jangan sampai program bantuan ini justru menjadi ladang bisnis gelap yang merugikan banyak pihak.
