Distribusi Solar Subsidi Disorot, Pengawasan Aparat Dipertanyakan
Bone, Global Terkini- Aktivitas distribusi solar subsidi di wilayah Bone dan Wajo menjadi sorotan. Seorang warga Desa Aluppang, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, bernama Baba, diduga sebagai mafia solar menguasai aliran distribusi di wilayah tersebut.
Hal itu memunculkan pertanyaan terkait pengawasan aparat.
Seorang sumber yang meminta anonimitas menyebut, Baba menjadi pihak yang diduga menerima sebagian besar solar dari Bone.
“Sebagian besar hasil langsiran di Bone itu lari ke Baba semua,” katanya, Senin 30 Maret 2026.
Menurut sumber tersebut, Baba mampu mengumpulkan hingga 30 ton solar per hari. Ia juga diduga memiliki 18 unit mobil tangki “siluman” atas nama PT Rezeki Multi Energi yang mendistribusikan solar subsidi hingga ke Sulawesi Tengah.
“18 tangkinya, 8 mobil pribadi. 10 dikontrak,” ujarnya.
Baba juga disebut mudah memperoleh pasokan karena berani membeli dengan harga tinggi, yakni Rp285.000 per jeriken di Bone dan Rp300.000 jika diantar ke Wajo.
Sebelumnya, Baba sempat menjadi sorotan usai pernyataannya di media online: “hanya hansip yang tidak saya ajak koordinasi”.
#viralvideo #fyp #viraltiktok #fypシ゚viral #foryou @Prabowo @POLDA SULSEL @Pertamina @BPH Migas @Mabes Polri @Pertamina Sulawesi @poldasulsel8
Pengalaman saya dalam mengikuti isu distribusi BBM subsidi di beberapa daerah Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pengawasan memang sering kali menjadi titik lemah utama. Dalam kasus di Bone dan Wajo, misalnya, muncul nama Baba yang diduga menguasai aliran solar subsidi dengan mobil tangki "siluman" milik PT Rezeki Multi Energi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa dalam praktiknya, mafia solar ini mampu menggunakan strategi yang sangat sistematis untuk mengendalikan pasokan dan menimbun solar. Mereka bahkan berani membeli dengan harga tinggi demi memastikan kelangsiran distribusi ke tangan mereka, yang tentu berdampak pada keterbatasan stok nyata untuk masyarakat umum. Dari pengalaman saya, keberadaan mobil tangki tidak tercatat atau disebut "siluman" seperti yang diungkapkan, merupakan modus operandi umum untuk menghindari pengawasan langsung dari aparat. Ini memperlihatkan bahwa meskipun ada regulasi ketat terkait distribusi BBM subsidi, implementasi di lapangan masih jauh dari sempurna. Perlu ada peningkatan kolaborasi antar-institusi seperti Kepolisian, Pertamina, dan BPH Migas untuk membongkar jaringan mafia ini secara menyeluruh. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar mereka lebih sadar dan kritis terhadap keberadaan yang mencurigakan terkait distribusi solar subsidi. Penguatan mekanisme pelaporan dan sistem digital tracking distribusi solar subsidi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi. Pengalaman di beberapa daerah lain membuktikan bahwa dengan sistem digital dan keterlibatan masyarakat aktif, kasus penyimpangan seperti ini dapat diminimalkan. Kisah Baba yang sempat viral dengan perkataannya tentang koordinasi dengan hansip juga menunjukkan bahwa mafia ini sudah terorganisir dengan jaringan lokal yang kuat. Hal seperti ini kerap membuat aparat kewalahan karena telah menembus koneksi sosial dan politik di daerah itu. Berarti, strategi pemberantasan mafia solar tidak bisa dilakukan hanya dengan tindakan represif, tapi juga perlu pendekatan komunitas dan penguatan pengawasan berbasis data. Secara pribadi, saya berharap pemerintah daerah dan aparat berwenang segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi solar subsidi agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Pengalaman dan fakta di lapangan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi daerah lain agar tidak terulang kejadian serupa.
