Ironi di Balik Prestasi Adipura Bone, Petugas Kebersihan Mengaku Belum Digaji Sepanjang 20
Bone | Intipos.com - Di balik capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten Bone yang berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian Adipura, tersimpan fakta memprihatinkan. Sejumlah petugas kebersihan non paruh waktu mengaku belum menerima gaji sejak awal tahun 2026.
Dikutip dari laman bone.go.id , Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam sebuah acara di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Minggu (29/03/2026). Pengakuan itu diberikan atas kinerja Pemkab Bone dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai sektor.
Namun, capaian tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi para petugas kebersihan di lapangan.
“Sampai sekarang, tahun ini kami belum pernah terima gaji,” ungkap salah seorang petugas kebersihan yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone, Dray Vibrianto, S.IP., M.Si., saat dikonfirmasi pada Jumat (3/04/2026), membenarkan bahwa petugas kebersihan non paruh waktu memang belum menerima pembayaran gaji.
Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses penyelesaian regulasi yang masih berlangsung di Bagian Hukum Setda Bone.
“Yang belum terima gaji petugas non paruh waktu, bukan hanya di DLH. Karena regulasi sementara diselesaikan oleh Bagian Hukum,” jelasnya.
Dray menambahkan “Informasi dari Kabag Hukum, tanggal 9 April rencana harmonisasi. Direncanakan rampung semua di bulan April,”
Kondisi ini memunculkan ironi di tengah prestasi yang diraih. Penghargaan atas kebersihan lingkungan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan para petugas yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan tersebut.
https://intipos.com/ironi-di-balik-prestasi-adipura-bone-petugas-kebersihan-mengaku-belum-digaji-sepanjang-2026/
#fypシ゚viral #viraltiktok #fyp #viral #iran @andiasmansulaiman
Pengalaman saya selama mengikuti perkembangan isu gaji petugas kebersihan di Bone menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara prestasi dan kesejahteraan pekerja lapangan memang menjadi masalah serius. Ironi ini memperlihatkan bagaimana penghargaan lingkungan seperti Adipura bisa menutupi persoalan mendalam di tingkat operasional. Banyak petugas kebersihan non paruh waktu yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota justru harus berjuang tanpa penghasilan tetap selama berbulan-bulan. Penyebab utama, yakni proses penyelesaian regulasi yang berlarut-larut di bagian hukum pemerintah daerah, sangat mempengaruhi kepercayaan dan motivasi mereka. Dari sudut pandang pribadi, saya percaya bahwa apresiasi atas keberhasilan kebersihan kota tak hanya harus dilihat dari segi penghargaan atau ranking nasional, tetapi juga diukur dari bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan. Keterlambatan penyaluran gaji berpotensi mempengaruhi semangat kerja dan kualitas pelayanan. Selain itu, pengalaman berbicara dengan beberapa petugas kebersihan mengungkapkan kekhawatiran mereka atas ketidakpastian ini, yang juga berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga. Saya yakin jika pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian regulasi dan memastikan pembayaran gaji tepat waktu, para petugas ini akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mempertahankan kebersihan lingkungan. Fenomena ini juga memberikan pelajaran penting bagi daerah lain yang berjuang mendapatkan penghargaan Adipura, bahwa kesejahteraan petugas kebersihan harus menjadi prioritas utama. Sebab tanpa dukungan penuh terhadap mereka, prestasi dan penghargaan hanyalah simbol kosong yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
