Nama Ketua Partai Perindo Bone Terseret Sengketa Lahan di Masumpu
Bone, Global Terkini- Pasca konstatering objek lahan sengketa di Jl Andi Pangeran, Kelurahan Masumpu berujung ricuh pada Rabu 10 Juni lalu, nama Ketua Perindo Bone, Andi Sainal Arifin, menjadi perbincangan di kalangan warga.
Sejumlah warga menyebut Sainal Arifin diduga sebagai donatur pihak penggugat sekaligus pihak ketiga yang dinilai menjadi penghambat tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
Arman mengatakan, Sainal Arifin juga sempat terlihat dalam pertemuan antar pihak di Polres Bone sebelum konstatering.
“Waktu pertemuan kedua belah pihak di aula Polres Bone, dia sempat muncul sebelum pergi lewat pintu belakang,” katanya, Selasa 16 Juni 2026.
Arman menjelaskan, sengketa tersebut telah berlangsung sejak 2010 dan beberapa kali dijadwalkan untuk dieksekusi namun selalu gagal.
Ia juga mengaku mendengar informasi bahwa istri baru Sainal Arifin diduga ikut mendanai perkara tersebut.
“Istri barunya ini katanya keluarga dekat Bupati Bone,” kata Arman lagi.
Masih kata dia, berbagai upaya mediasi selama bertahun-tahun selalu menemui jalan buntu. Ia bahkan mengaku sempat berbincang dengan salah seorang ahli waris penggugat saat pertemuan di Polres Bone.
“Bahkan penggugat ini sempat peluk saya dan berkata ‘aja muabbiangka ndi’. Ketika itu suasananya begitu damai, dan saya katakan, jangan mau di per bodoh untuk memperkaya orang lain, karena yang bersengketa disini tidak ada orang lain,” ujarnya.
Arman juga secara terbuka diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut.
“Saya tegaskan, di dalam aula itu tidak ada lawan kami, satu satunya lawan kami adalah Sainal Arifin, Ketua partai Perindo Bone, mereka yang ahli waris penggugat hanya di per bodoh.”
Menanggapi tudingan tersebut, Andi Sainal Arifin dengan tegas membantah.
Baik tudingan menjadi donatur penggugat maupun mendanai perkara yang sedang berjalan.
Ia juga menepis isu yang menyeret istrinya.
“Pengacaranya penggugat saja belum dibayar biar satu sen, silahkan tanyakan langsung,” tegasnya.
“Lebih-lebih lagi istri saya sekarang, dia tidak tau menahu persoalan dan sama sekali tidak ada urusan di situ,” tambahnya.
Sainal menjelaskan, keterlibatannya sejak awal tidak lebih sebagai pihak yang berupaya memfasilitasi komunikasi dan mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak yang bersengketa, meski pun itu tidak tercapai.
Saat ditanya mengenai hubungannya dengan pihak penggugat, Sainal mengaku memiliki hubungan keluarga.
“Itu mertua saya dari istri yang pertama,” pungkasnya.
Diketahui, pada Rabu 10 Juni 2026, Pengadilan Negeri Watampone melaksanakan konstatering untuk mengukur objek lahan yang menjadi sengketa. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat penolakan dari warga yang melakukan blokade jalan hingga berujung ricuh.
Dalam insiden itu, tiga warga dikabarkan menjadi korban. Arman mengalami luka di pelipis kiri akibat terkena pelontar gas air mata, Emil sesak napas karena gas air mata masuk ke dalam rumahnya, sementara Abdul mengalami luka di tangan kanan akibat juga terkena pelontar gas air mata hingga menjalani operasi di RSUD Tenriawaru Bone.
#viral #viralvideo #fyp #fyppppppppppppppppppppppp @partaiperindo @_komnasham_ @komnas84 @POLDA SULSEL @bidpropam
Sebagai warga yang peduli dengan perkembangan situasi sengketa lahan di Masumpu ini, saya merasakan betapa kompleksnya konflik yang melibatkan tidak hanya ahli waris maupun warga lokal, tetapi juga tokoh politik seperti Ketua Partai Perindo Bone, Andi Sainal Arifin. Sengketa lahan, terutama yang sudah berlangsung bertahun-tahun seperti dari 2010, memang rawan menimbulkan ketegangan dan hambatan dalam penyelesaian damai. Dari pengalaman saya mengikuti sejumlah kasus sengketa lahan di daerah lain, peran tokoh politik sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, keterlibatan mereka bisa membantu mempercepat mediasi dan menemukan solusi, namun di sisi lain, apabila muncul dugaan pendanaan atau keberpihakan, justru dapat memperkeruh suasana. Dalam kasus Masumpu, tudingan terhadap Andi Sainal Arifin sebagai donatur pihak penggugat tentu harus dibuktikan dengan fakta yang transparan agar tidak merugikan siapapun. Peristiwa ricuh saat konstatering di Pengadilan Negeri Watampone menunjukkan kalau sengketa lahan ini bukan masalah kecil. Kerusakan fisik dan luka-luka yang dialami warga menjadi bukti nyata bahwa solusi harus segera dicapai dengan cara damai dan melibatkan semua pihak. Saya berharap aparat kepolisian dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog yang terbuka, adil, dan tidak memihak. Selain itu, informasi tentang keterlibatan keluarga dekat Bupati Bone dan adanya hubungan keluarga antara Andi Sainal Arifin dan pihak penggugat menambah lapisan dinamika yang harus diperhatikan dengan cermat. Keterbukaan dan komunikasi yang jujur antar pihak dapat membantu mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Pengalaman saya menunjukkan bahwa mediasi yang berulang kali gagal bisa berhasil jika ada itikad baik dan pihak ketiga yang netral serta profesional sebagai mediator. Keberanian untuk saling terbuka dan mengedepankan kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Sengketa lahan di Masumpu ini juga menjadi pengingat bahwa hak atas tanah adalah isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah agar tidak terus menimbulkan konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat luas. Semoga kasus ini segera menemukan penyelesaian yang adil, dan pelajaran dari konflik ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencegah sengketa serupa di masa depan.
