Sebagai seorang pemilik kendaraan, saya pernah mengalami situasi di mana saya harus menunjukkan KTP pemilik lama saat membayar pajak tahunan kendaraan saya di Samsat. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa persyaratan dokumen di setiap daerah bisa berbeda-beda, terutama terkait verifikasi identitas pemilik kendaraan. Saya ingat ketika mengurus pembayaran pajak di wilayah yang disebut Samsat Soekarno Hatta, petugas sebenarnya meminta untuk melihat KTP asli pemilik kendaraan yang terdaftar. Hal ini penting agar pembayaran pajak bisa diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan ada pengalaman menarik saat saya harus menjelaskan bahwa KTP saya masih atas nama lama karena belum melakukan update data, sehingga petugas menegaskan pentingnya membawa dokumen yang sah. Seiring dengan adanya edaran terbaru dari pemerintah daerah tentang pelayanan pajak tahunan, beberapa prosedur mungkin mulai longgar, namun untuk beberapa daerah seperti Jawa Barat, penggunaan KTP pemilik lama masih menjadi salah satu syarat utama. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pemalsuan data ketika membayar pajak kendaraan. Bagi kalian yang tinggal di daerah lain, mungkin ada pengalaman berbeda dalam proses pembayaran pajak. Ada yang menggunakan metode online tanpa perlu membawa dokumen fisik, sementara daerah lain mungkin masih mengharuskan kehadiran langsung dengan dokumen lengkap termasuk KTP lama. Tentunya hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan kebijakan lokal. Pengalaman saya mengajarkan bahwa penting untuk selalu menyiapkan dokumen asli dan lengkap saat akan membayar pajak kendaraan, agar tidak terjadi kendala seperti harus kembali lagi atau penolakan pembayaran. Selain itu, untuk pemilik kendaraan yang melakukan pembelian dari orang lain, mengganti nama di STNK wajib menjadi perhatian utama agar saat pembayaran pajak tidak memerlukan KTP pemilik lama. Saran saya, sebelum melakukan pembayaran pajak, ada baiknya menghubungi Samsat setempat atau mencari informasi terbaru melalui situs resmi pemerintah daerah agar semua persyaratan diketahui dengan jelas dan proses pembayaran pajak berjalan lancar tanpa hambatan.