Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) di wilayah Indonesia. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, namun dipungut oleh penjual atau penyedia jasa dan disetorkan ke negara. Dalam praktiknya, PPN harus dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memenuhi kriteria tertentu seperti omzet tahunan. PKP berkewajiban untuk menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN saat melakukan transaksi penjualan barang atau jasa. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akurasi penerimaan pajak. Transaksi kena PPN tidak hanya meliputi barang fisik, tetapi juga jasa yang diberikan di Indonesia. Misalnya, jasa konsultasi, pengiriman barang, jasa konstruksi, dan lain-lain termasuk dalam objek PPN jika dilakukan oleh PKP. Namun, terdapat pula beberapa transaksi yang dikecualikan atau dibebaskan dari PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pembeli, meskipun PPN sudah termasuk dalam harga barang atau jasa, penting untuk memahami bahwa pajak ini membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan negara dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembayaran PPN adalah kewajiban yang menunjang perekonomian nasional. Tax Center Renjani UNSRAT aktif memberikan edukasi mengenai pajak agar masyarakat lebih paham akan hak dan kewajiban perpajakan, khususnya dalam penerapan PPN. Edukasi ini juga membantu mengurangi kesalahan dan kebingungan dalam pelaksanaan pajak oleh pelaku usaha dan konsumen. Memahami PPN secara benar membantu pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari sanksi administratif. Bagi masyarakat umum, pengetahuan ini juga menumbuhkan kesadaran pajak yang berperan besar pada kemajuan bangsa.