Dari Aspirasi Menjadi Api. Seandainya...
Demo itu mestinya pawai gagasan, bukan pesta bakar-bakaran. Tapi entah kenapa, kantor DPRD Makassar malah disulap jadi sate raksasa. Gedung wakil rakyat hangus, rakyat sendiri kelimpungan. Ada korban, ada tangisan, ada kebodohan massal yang ditinggalkan.
Belum puas, rumah Ahmad Sahroni ikut jadi korban. Bukannya dijadikan tempat audiensi, malah diperlakukan kayak minimarket: diobrak-abrik, dirusak, bahkan dijarah. Lah, ini demo apa grand opening cuci gudang?
Dari “Hak Menyuarakan” Jadi “Hak Menghancurkan”
Demo itu kan mulianya luar biasa: simbol rakyat yang menolak diam. Tapi ketika rakyat mengekspresikan hak dengan cara ngamuk-ngamuk, seketika nilai perjuangan lenyap. Orang-orang lebih ingat asap dan kobaran api ketimbang isi tuntutan. Perjuangan kehilangan isi, yang tersisa cuma riuh rendah barbar.
Seandainya Demo Santun…
Coba bayangkan kalau demo itu santun. Orasi nyaring, spanduk kritis, barisan rapih. Polisi pusing bukan karena dilempari batu, tapi karena kehabisan alasan buat ngebubarin. Media sibuk menulis isi tuntutan, bukan jumlah kursi yang terbakar. Dan rakyat? Rakyat bakal dapat simpati, bukan caci maki.
Demo santun itu kayak gebetan yang ngajak ngomong baik-baik: bikin salah tingkah, bikin malu sendiri, tapi akhirnya bikin lawan bicara mikir keras. Itu lebih nyakitin ketimbang lempar batu, lho.
Demokrasi Itu Nggak Harus Pakai Api
Demokrasi boleh panas, tapi nggak harus bikin kebakaran. Suara rakyat boleh keras, tapi nggak harus bikin korban jiwa. Karena kalau tiap kali marah ujungnya bakar gedung, lama-lama rakyat bukan lagi dianggap pejuang, tapi piroman.
Dalam konteks unjuk rasa, penting bagi kita untuk memahami bahwa demonstrasi merupakan wujud aspirasi rakyat yang harus dijalankan dengan tata krama dan kesantunan. Demonstrasi santun bukan hanya soal menghindari kerusakan fisik seperti yang terjadi pada gedung PROD DPRD Makassar, tapi juga menjaga nilai perjuangan agar tetap terfokus pada isi tuntutan yang konstruktif. Ketika aksi berubah menjadi destruktif, seperti pengrusakan kantor DPRD atau rumah tokoh masyarakat, pesan yang ingin disampaikan malah tenggelam oleh kericuhan dan kerugian materi. Hal ini tidak hanya merugikan secara fisik tapi juga memperburuk citra peserta demo di mata masyarakat luas dan media. Melalui demo santun, orasi yang kritis dan spanduk yang informatif dapat membuat perhatian masyarakat dan pemerintah lebih fokus pada isi tuntutan, bukan kegaduhan. Polri pun bisa lebih bijaksana dalam mengelola keamanan tanpa harus ricuh. Demonstrasi yang tertib dan penuh respek ini juga lebih mudah mendapat simpati publik dan media, sehingga perjuangan demokrasi menjadi lebih efektif dan bermakna. Penting juga untuk mendidik masyarakat dan generasi muda tentang hak menyuarakan pendapat yang dilandasi dengan sikap damai dan bertanggung jawab. Edukasi ini akan membantu mencegah tindakan anarkis yang dapat menodai nilai demokrasi itu sendiri. Sebagai tambahan, penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan aspirasi secara santun juga dapat memperluas jangkauan pesan tanpa melibatkan kerusakan fisik atau konflik langsung. Inilah cara modern untuk menyuarakan hak yang tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Ke depan, mari kita jadikan pengalaman dari kejadian seperti pembakaran gedung DPRD Makassar sebagai pelajaran berharga agar demonstrasi di Indonesia menjadi contoh perjuangan yang cerdas, santun, dan berdampak positif yang sesungguhnya.
soalnya saking keterlaluan kak omongan rakyat gk di denger gk di anggep.