Sebagai warga Jawa Barat, saya cukup merasakan langsung adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur yang dialami oleh berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi jalan yang berlubang, jaringan irigasi yang kurang optimal, serta rumah-rumah yang masih banyak yang tidak layak huni menjadi masalah nyata yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat sekitar. Pengalaman pribadi saya ketika mengunjungi kampung halaman di salah satu desa terpencil adalah saat musim hujan tiba, beberapa keluarga kesulitan akibat atap rumah yang bocor. Selain itu, akses pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi tantangan besar. Banyak warga miskin menghadapi hambatan administrasi BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan maksimal. Saya menyambut baik komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk melakukan evaluasi dan realokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Mengurangi beban anggaran penyelenggara negara dan menambah alokasi untuk kebutuhan masyarakat adalah langkah strategis yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan. Dalam kenyataannya, pemerataan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun fisik, tapi juga soal manajemen anggaran yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat. Saya percaya jika pemerintah daerah dapat terus mendengarkan aspirasi warga dan memprioritaskan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan, maka ketimpangan ini secara bertahap dapat dieksekusi dengan baik. Sebagai warga biasa, saya berharap ke depan akan semakin banyak program pembangunan yang benar-benar sampai ke pelosok dan memberdayakan masyarakat. Keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran juga bisa meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pengawasan bersama demi tercapainya Jawa Barat yang maju merata. Melalui pembahasan ini, saya yakin masyarakat akan lebih memahami tantangan yang dihadapi dan berperan dalam mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi infrastruktur di setiap sudut Jawa Barat.