Sebagai warga Bekasi, saya merasa penting untuk memahami bagaimana seorang pemimpin daerah mengelola kekayaannya di tengah tugas memimpin kota besar. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa walikota Bekasi, Tri Adhianto, mengalami kenaikan signifikan dalam total kekayaan tercatat mencapai Rp15,7 miliar pada akhir 2025. Ini menarik karena kenaikan kekayaan pejabat publik sering menjadi sorotan terkait transparansi dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam pengalaman saya mengikuti perkembangan pemerintahan daerah, transparansi harta kekayaan para pejabat seperti ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Dengan adanya pelaporan lewat sistem e-LHKPN KPK yang terintegrasi, masyarakat bisa memantau komposisi kekayaan pejabat secara berkala. Hal ini menjadi modal penting untuk memastikan walikota tetap fokus pada pembangunan dan pelayanan kepada warga tanpa konflik kepentingan. Selain nilai total kekayaan, saya juga tertarik melihat bagaimana walikota Tri Adhianto memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi. Seperti dikabarkan, peningkatan kekayaan ini terjadi dalam setahun masa kepemimpinannya. Semoga hal ini sejalan dengan kemajuan kota dan proyek pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh penduduk. Secara pribadi, saya berharap pemerintah Kota Bekasi dapat terus meningkatkan transparansi data LHKPN dan berkomunikasi aktif dengan warga terkait penggunaan anggaran dan aset daerah. Ini dapat memupuk rasa aman dan semangat gotong royong warga dalam mendukung berbagai program pembangunan demi Bekasi yang lebih maju dan sejahtera.