Pengalaman Amsal Sitepu dalam menghadapi dugaan mark up proyek video profil desa menggambarkan betapa rumitnya dunia kerja kreatif yang sering kali dipandang sebelah mata dalam ranah hukum dan anggaran pemerintahan. Sebagai "penjual jasa", Amsal terbukti tidak memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran, namun tetap menjadi pihak yang harus menghadapi akibat dugaan penyimpangan dana. Dalam dunia seni dan ekonomi kreatif, penilaian terhadap karya seperti video profil desa sangat dipengaruhi oleh nilai subjektif, yang sulit untuk diukur secara objektif oleh aparat hukum. Kasus ini memperlihatkan bahwa penilaian kerugian negara yang sebesar 200 juta rupiah sangat bergantung pada persepsi dan interpretasi yang bisa berbeda antara pihak yang berkepentingan. Dari sudut pandang pekerja kreatif, hal ini menjadi pelajaran penting bahwa transparansi dan dokumentasi yang kuat sangat diperlukan untuk menghindari tuduhan pencocokan anggaran yang tidak sesuai. Pengalaman Amsal juga mengingatkan kita bahwa pekerja seni harus memiliki perlindungan hukum yang memadai ketika terlibat dalam proyek pemerintah agar tidak menjadi korban dalam proses hukum yang kompleks dan emosional. Pengalaman ini relevan bagi semua pekerja ekonomi kreatif yang sering menjadi pihak lemah dalam struktur birokrasi pemerintahan. Perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku kreatif untuk menetapkan standar yang jelas dan objektif dalam pengelolaan proyek seni akan membantu mencegah kasus serupa di masa depan. Bagi masyarakat, kisah ini membuka mata bahwa di balik berita dugaan korupsi terkadang ada kisah pribadi dan perjuangan dari mereka yang sebenarnya hanya bekerja dengan niat baik. Solidaritas dan pengetahuan tentang hak serta kewajiban pekerja kreatif sangat penting untuk membangun ekosistem seni yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.