Seberapa besar manfaatnya buat Masyarakat?
SELAIN lonjakan kekayaan yang fantastis dalam kurun dua tahun memimpin Kota Bekasi. Walikota Bekasi Tri Adhianto juga tercatat paling sering ke luar negeri. Baik untuk urusan ibadah maupun urusan program yang tidak urgent (mendesak) bagi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
Harta Tri sendiri menurut LHKPN dari sekitar Rp12 miliar pada 2024 menjadi lebih dari Rp15 miliar di 2025. Kenaikan ini memang belum tentu bermasalah, namun dalam konteks intensitas perjalanan luar negeri, publik mulai mengaitkan gaya kepemimpinan dengan sensitivitas terhadap kondisi rakyat
Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan efisiensi anggaran daerah, sorotan publik mengarah pada langkah-langkah luar negeri yang dilakukan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Bukan semata soal frekuensi perjalanan, tetapi juga relevansi dan dampaknya bagi masyarakat.
Sejumlah agenda luar negeri yang dilakukan Tri mencuat ke permukaan. Mulai dari umrah saat masih menjabat Plt Wali Kota pada April 2023. Lalu umrah kembali saat sudah terpilih menjadi walikota Bekasi pada November 2025.
Melakukan kunjungan ke Tiongkok pada Desember 2025 terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang justru berujung batal dan dialihkan pengelolaannya oleh Danantara.
Belum selesai di situ, pada April 2026, Tri baru saja kembali melakukan lawatan ke Seongnam (Korea Selatan) dan Izumisano (Jepang) untuk penandatanganan kerja sama sister city. Sebuah program "langitan' yang tidak menyentuh urgensi rakyat Kota Bekasi.
Bahkan, rencana keberangkatan haji pada Mei 2026 turut menambah daftar perjalanan ke luar negeri dalam waktu relatif singkat.
Pertanyaannya: seberapa besar manfaat konkret dari rangkaian perjalanan tersebut?.
Sebagai warga Bekasi yang aktif mengikuti perkembangan daerah, saya merasa penting untuk menilai seberapa besar dampak positif dari perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Walikota Tri Adhianto. Dari pengalaman saya, kunjungan luar negeri oleh pemimpin daerah memang bisa membuka peluang investasi, transfer teknologi, dan memperkuat hubungan internasional. Namun, hal itu harus dibarengi dengan komunikasi yang jelas dan bukti nyata manfaat bagi masyarakat. Beberapa program seperti penandatanganan kerja sama sister city dengan Seongnam dan Izumisano bisa memberikan keuntungan jangka panjang dalam bidang budaya dan pendidikan. Akan tetapi, jika program seperti proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) gagal terlaksana, publik tentu merasa skeptis terhadap hasil kunjungan tersebut. Selain itu, sikap pemimpin yang sering melakukan perjalanan ibadah dan program yang dianggap tidak mendesak di masa tekanan ekonomi global tentu memunculkan pertanyaan tentang prioritas dan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat. Saya sendiri berharap agar ke depan, setiap perjalanan resmi bisa lebih transparan dengan laporan hasil yang konkret, misalnya bagaimana investasi dapat terserap, lapangan kerja tercipta, atau layanan publik meningkat. Pengelolaan anggaran yang efisien dan fokus pada solusi masalah lokal menjadi harapan utama masyarakat. Semoga diskusi semacam ini bisa memicu evaluasi agar kepemimpinan ke depan semakin responsif dan bermanfaat nyata bagi seluruh warga Bekasi.
