Pengalaman saya mengikuti perkembangan kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam prioritas aparat penegak hukum di Kota Bekasi. Di satu sisi, Kejari tampak sangat sigap dan agresif dalam menangani kasus pungutan liar (pungli) MCK di Pasar Bantargebang, hingga memeriksa sebanyak 14 orang saksi. Hal ini jelas menunjukkan upaya nyata dalam menindak kasus yang menyentuh masyarakat kecil. Namun, ketika kasus yang melibatkan elit kekuasaan daerah dan kerugian negara yang sangat besar sampai ratusan miliar muncul, respons Kejari malah terkesan lambat dan kurang berani. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang konsistensi dan keberpihakan penegakan hukum di daerah ini. Seperti yang saya lihat, publik Kota Bekasi masih bertanya-tanya apakah penegak hukum benar-benar menjalankan tugas tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara. Dari perspektif saya sebagai warga biasa, ketidakseimbangan ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi hukum. Kasus pungli MCK, meski penting, dihitung dengan nilai kerugian yang kecil dibanding kasus korupsi besar yang justru lebih merugikan rakyat. Penanganan yang tampak berbeda ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Apabila penegak hukum Kota Bekasi ingin benar-benar mendapatkan kepercayaan publik, mereka harus menunjukkan bahwa tidak ada kasus, sekecil apapun atau sebesar apapun, yang lolos dari pengawasan hukum jika memang merugikan masyarakat dan negara. Transparansi dan keberanian dalam menindaklanjuti semua kasus, terutama yang melibatkan pejabat dan kekuasaan tinggi, menjadi sangat penting. Saya berharap ke depan Kejari Kota Bekasi dapat bekerja secara lebih adil dan merata, serta membuktikan komitmennya dalam penegakan hukum tanpa adanya tebang pilih. Hal ini tentu sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak lagi merasa kecewa atau skeptis terhadap aparat penegak hukum di daerahnya.