Acara diskusi yang diselenggarakan di Joglo GIK UGM, Sleman, DIY dan menghadirkan sejumlah pejabat negara ricuh usai digeruduk ratusan mahasiswa, Senin (16/6) malam
Acara diskusi ini menghadirkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang diundang dalam acara tidak hadir malam ini.
Forum kopdar ini mulanya berjalan lancar. Ketiganya mendapatkan sesi berbicara di atas panggung. Budiman saat itu sempat mempersilakan mahasiswa untuk mengkritik dirinya di forum resmi, bukan melalui media sosial.
Tidak berselang lama, puluhan mahasiswa merangsek naik ke panggung. Beberapa kemudian membentangkan spanduk. Di antaranya bertuliskan: 'UGM Menolak Pengkhianat Reformasi' dan 'UGM Menolak Penjilat Rezim'.
Aksi tak terkendali hingga sempat terjadi aksi lempar-lemparan gelas air mineral. Tak berselang lama, ketiga pejabat dievakuasi keluar joglo GIK. Namun, ratusan mahasiswa sudah mengadang mobil tumpangan para pejabat di luar.
"Budiman, mana Budiman!" teriak para mahasiswa.
"Katanya mau diskusi," pekik mahasiswa lainnya.
"Kalo Budiman dan Sudaryono tidak mau keluar, kita enggak akan pergi!" seru mahasiswa lainnya.
Setelahnya, Nusron dan Sudaryono lantas keluar menemui mahasiswa. Budiman sementara masih juga tak kelihatan batang hidungnya.
Nusron dan Sudaryono dengan pengawalan lalu menuju gerbang selatan UGM. Tapi, sebelum sampai pintu keluar, para mahasiswa berhasil memaksa untuk duduk diskusi bersama.
Salah seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron mengenai ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dialihfungsikan hingga membuat masyarakat di sana tergusur. Ia menagih tanggungjawab Nusron sebagai menteri ATR/BPN.
Jawaban Nusron yang mengajak ke Papua untuk melihat fakta di lapangan tidak memuaskan para mahasiswa. Beberapa menit berselang, Nusron dan Sudaryono bangkit dari duduknya dan menuju arah Bundaran UGM.
Para mahasiswa mencoba menghalau dengan water barrier. Aksi saling dorong tak terelakkan. Tapi, rombongan Nusron dan Sudaryono tetap tembus. Momen kejar-kejaran terjadi setelahnya.
Pengalaman menghadiri diskusi serupa di lingkungan kampus memberikan wawasan penting mengenai dinamika antara mahasiswa dan pejabat negara. Saat isu kritis seperti alih fungsi lahan di Papua dibahas, emosi dan aspirasi mahasiswa sering kali memuncak, terutama jika dirasa tanggapan pejabat kurang memuaskan. Dalam kejadian di Joglo GIK UGM, mahasiswa menunjukkan sikap aktif dengan membawa spanduk dan mempertahankan hak mereka untuk berdiskusi langsung, bahkan ketika suasana mulai tegang. Sikap mahasiswa yang mendesak agar pejabat negara bertanggung jawab mencerminkan kesadaran politik yang tinggi, sekaligus ekspektasi bahwa pemerintah harus transparan dan segera menangani permasalahan masyarakat. Dalam pengalaman pribadi, dialog seperti ini memang penting sebagai sarana mengomunikasikan keluhan dan solusi secara langsung, walaupun terkadang menimbulkan ketegangan saat kepentingan berbeda bertemu. Kejadian dorong-mendorong dan kejar-kejaran di luar ruangan menunjukkan tekanan yang dialami kedua belah pihak. Namun, momen seperti ini juga menjadi refleksi penting bahwa komunikasi yang terbuka dan bersih emosi sangat dibutuhkan untuk membangun pengertian bersama. Melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan dan mendengarkan aspirasi mereka secara serius menjadi kunci dalam membentuk kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam isu strategis seperti pengelolaan lahan di Papua. Kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam acara tersebut dan dialog singkatnya dengan mahasiswa membuka pintu bagi perbaikan hubungan antara pemerintah dan mahasiswa. Walaupun jawabannya belum memuaskan, ajakan untuk melihat fakta di lapangan seharusnya diikuti dengan langkah konkret yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat yang terdampak. Pengalaman pribadi melihat bagaimana dialog tersebut berlangsung menunjukkan bahwa keberanian mahasiswa mengawal proses demokrasi adalah hal yang sangat penting dan harus didukung. Melalui kejadian ini, kita dapat belajar pentingnya menjaga sikap respek dan sabar dalam berdiskusi meskipun terdapat perbedaan pandangan yang tajam. Selain itu, pemerintah harus lebih proaktif dan responsif terhadap kritik yang disampaikan demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
