Gubernur Banten Andra Soni Minta OPD Kooperatif Demi Pertahankan Opini WTP BPK
Baca Juga
https://www.newscilegon.com/2026/02/gubernur-banten-andra-soni-minta-opd.html
Sebagai warga yang sering mengikuti perkembangan pemerintahan daerah, saya melihat langkah Gubernur Banten Andra Soni mengajak OPD untuk kooperatif dalam pemeriksaan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah. Pengalaman saya dalam bidang administrasi keuangan menegaskan bahwa keterbukaan dan kerja sama antar instansi adalah kunci sukses dalam mendapatkan opini WTP dari BPK. Secara pribadi, saya pernah terlibat dalam proses audit internal yang mengharuskan kami menyiapkan data lengkap dan akurat agar proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan. Begitu juga dengan OPD di Provinsi Banten, mereka harus secara aktif memberikan data keuangan yang diperlukan tanpa ada penundaan atau kekurangan. Ini akan memperkuat posisi Pemprov Banten dalam mempertahankan opini WTP yang merupakan indikasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, peran aktif dari Gubernur dalam memberikan arahan dan apresiasi kepada para aparatur pemerintah menjadi motivasi tersendiri agar masing-masing pihak bertanggung jawab secara profesional. Dalam praktek saya, saat pimpinan memberi dukungan dan arahan jelas, semangat kerja tim meningkat dan hasil audit pun memenuhi standar yang diharapkan. Penting juga untuk dicatat bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan hanya formalitas, melainkan momen evaluasi yang dapat mengidentifikasi area keuangan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan sistem pelaporan keuangan yang terstruktur dan kooperatif, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan pemeriksaan keuangan di tingkat provinsi. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa instansi pemerintah yang berhasil mempertahankan opini WTP selalu mengutamakan komunikasi efektif dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Jadi, langkah Gubernur Andra Soni untuk meminta OPD berkoordinasi dan memberikan data lengkap bukan sekadar prosedur administratif, tetapi sebuah komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan terpercaya.























































