Seorang ibu dan anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami kejadian mencekam setelah didatangi oleh seorang oknum TNI yang diduga mengancam menggunakan parang.
Peristiwa ini bermula ketika suami dari ibu tersebut melaporkan oknum TNI karena meminjam sepeda motor namun tidak mengembalikannya. Diduga, kendaraan tersebut justru telah dijual oleh oknum tersebut.
Tak terima dilaporkan, oknum TNI itu kemudian mendatangi rumah korban dan melakukan intimidasi. Sang ibu dan anak terlihat ketakutan hingga menangis, sementara pelaku mengancam akan membunuh suaminya jika berani berurusan dengan pihak kepolisian.
Aparat kepolisian sempat datang ke lokasi kejadian. Namun, situasi menjadi tegang ketika diketahui bahwa pelaku adalah anggota TNI. Bahkan, oknum tersebut juga sempat mengancam petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), dengan mengatakan akan memanggil rekan-rekannya dan meratakan kantor polisi jika mereka ikut campur.
Kasus ini pun menimbulkan keresahan dan menjadi sorotan masyarakat, yang berharap adanya penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Kejadian yang melibatkan oknum TNI yang menodong parang terhadap ibu dan anak di Kabupaten Malang ini adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan oleh aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Dalam pengalaman pribadi, menyaksikan atau mendengar tentang penyelewengan kekuasaan seperti ini meninggalkan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang. Banyak warga yang akhirnya enggan melapor atau meminta pertolongan kepada polisi karena khawatir akan pembalasan, seperti ancaman yang dialami korban kasus ini. Saya pernah mendengar cerita dari tetangga yang juga mengalami intimidasi dari oknum berkuasa, dan hal tersebut memicu pentingnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan keberanian untuk melawan ketidakadilan secara legal. Kasus peminjaman motor yang kemudian dijual ini menimbulkan dinamika yang rumit, apalagi saat pelapor justru menjadi korban ancaman dan kekerasan. Selain itu, kehadiran polisi di TKP yang akhirnya mundur saat mengetahui pelaku berstatus anggota TNI menunjukkan adanya dilema yang dihadapi aparat dalam menegakkan hukum secara adil. Ini menandakan perlunya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Sebagai warga, saya merasa penting untuk berbagi cerita ini agar masyarakat lebih waspada dan tahu langkah apa yang harus diambil bila menghadapi situasi serupa. Melaporkan tindakan tidak benar memang penting, namun perlindungan terhadap pelapor juga harus menjadi perhatian pemerintah dan institusi terkait. Solidaritas masyarakat dan dukungan dari organisasi hak asasi manusia bisa menjadi jalan untuk melawan intimidasi dari oknum-oknum berkuasa. Semoga kasus seperti ini membuka mata kita semua bahwa kekerasan dan ancaman tidak bisa dibiarkan, dan penting bagi kita untuk terus mendukung penegakan hukum yang adil demi terciptanya rasa aman dan keadilan di masyarakat.
