Jakarta - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti proses hukum kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Megawati mempertanyakan alasan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Militer.
Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato dalam Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Megawati mengaku prihatin dengan penanganan kasus tersebut.
Dia menyoroti kejanggalan proses persidangan yang diarahkan ke pengadilan militer. Padahal, kata dia, korban merupakan warga sipil yang memiliki hak konstitusional yang sama.
"Saya prihatin sekali masalah anak yang disiram air keras (Andrie Yunus). Lho kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar, sebenarnya kalau seperti itu pengadilannya, apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil?" ujar Megawati.
Megawati menilai korban seharusnya memiliki ruang untuk meminta kejelasan proses hukum. Termasuk, soal forum peradilan yang menangani kasusnya.
"Bolehkah seseorang yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan, pengadilan apa yang dia inginkan? Tolong dijawab, tolong dipikirkan. Bahwa kok tiba-tiba masuknya ke pengadilan militer? Pusing saya," tegasnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa terkecuali. Baginya, kasus Andrie Yunus menjadi gambaran proses hukum formal terkadang berjalan secara tak lazim.
"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Mana hukum bagi mereka? Ayo jawab, kalau ada yang berani jawab," tantang Megawati.
Megawati mengaku sangat memahami sistem hukum formal di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini sebagai bagian dari kondisi hukum 'poco-poco' atau tidak stabil yang harus segera dibenahi oleh para praktisi dan akademisi hukum.
"Hukum itu harus menjadi sebuah yang paripurna di Republik ini. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak, bukan menjadi sebuah permainan," pungkasnya.
Sebagai informasi, kasus Andrie Yunus mulai diadili di pengadilan militer pada Rabu (29/4). Dalam kasus ini, terdapat empat tersangka yang merupakan anggota TNI.
Sebagai seseorang yang mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, saya merasa penting untuk membahas lebih jauh mengenai pemilihan forum pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan warga sipil dan aparat militer. Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memang menimbulkan kontroversi karena prosesnya dijalankan di pengadilan militer, padahal korban adalah warga sipil. Pengalaman saya menunjukkan bahwa pertanyaan Megawati sangat relevan. Pengadilan militer biasanya menangani kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan anggota militer dan tugas kedinasan mereka. Ketika korban bukan anggota militer, ini menjadi sumber kejanggalan dan dapat menimbulkan keraguan tentang independensi proses hukum. Dari sisi korban, mendapatkan kejelasan dan perlindungan hak hukum adalah hal yang sangat utama. Saya sendiri pernah menyaksikan beberapa kasus dimana keputusan forum peradilan mempengaruhi rasa keadilan yang dirasakan korban dan keluarganya. Jika proses dimulai di pengadilan militer, korban dan publik objektif akan bertanya-tanya tentang transparansi dan netralitas proses, terutama apabila tersangka adalah anggota TNI. Selain itu, keberadaan forum peradilan sipil sebagai tempat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan terhadap warga sipil sudah menjadi norma konstitusional yang menjamin hak asasi warganegara. Mempertanyakan apakah korban boleh memilih forum pengadilannya adalah hal yang juga sering diabaikan dalam praktik umum. Dari sudut pandang hukum dan sosial, fenomena 'hukum poco-poco' yang dikemukakan Megawati menggambarkan ketidakstabilan sistem hukum yang sering kali membuat masyarakat awam bingung dan hilang kepercayaan. Oleh karena itu, seruan untuk membenahi sistem hukum agar menjadi paripurna adalah panggilan bagi seluruh pelaku hukum dan akademisi. Saya percaya, diskusi yang lebih terbuka dan transparan mengenai batasan yurisdiksi pengadilan militer dan sipil harus terus disuarakan agar tidak ada kesan sewenang-wenang terhadap proses hukum serta menghormati hak konstitusional setiap warga negara. Ini bukan hanya soal satu kasus, tapi soal prinsip keadilan dan supremasi hukum yang harus ditegakkan di Indonesia.
