Jakarta
Eks Kabais TNI, jenderal Soleman B Ponto, menilai penyiraman air keras yang dilakukan empat terdakwa anggota TNI bukan bagian dari operasi intelijen. Dia mengatakan hal tersebut sebagai kenakalan.
Hal itu disampaikan Soleman Ponto saat menjadi saksi ahli hukum militer yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Militer II-08, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026). Penasihat hukum terdakwa mulanya bertanya apakah aksi yang dilakukan anggota TNI itu termasuk operasi intelijen.
"Menurut ahli, apa yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah itu masuk kategori operasi intelijen atau itu bukan operasi intelijen? Yang selama ini yang sudah saksi ketahui dan lihat," ujar penasihat hukum dalam sidang.
Ponto menyebut tindakan pelaku tak masuk operasi intelijen. Ia menilai hal tersebut sebagai kenakalan.
"Jadi kalau dilihat ini, itu sama sekali tidak masuk operasi intelijen. Kalau saya sebagai Kabais saat itu, atau sekarang misalkan saya atasannya, melihat itu kenakalan. Kita akan melihat itu kenakalan," kata Ponto.
"Itulah kenakalan orang-orang yang terpilih, terdidik, terlatih. Ketika dia menemukan sesuatu pemicu, nah kita sambung tadi apa yang disampaikan ahli II, kita tidak tahu di dalam hatinya ini ada apa yang sedang bergejolak. Tetapi ketika menemukan pemicu, maka muncullah ide-ide kenakalan seperti ini," tambahnya.
Ia menyebut operasi intelijen tak akan meninggalkan jejak. Ponto mengatakan, jika termasuk operasi intelijen, kasus penyerangan air keras ini tak akan muncul di publik.
"Saya waktu itu tidak tahu kalau ada hubungan dengan Andrie, sama sekali tidak tahu. Tapi begitu lihat, wah ini anak-anak ini kenapa jadi nakal begini. Itu satu. Nah, terus kedua, kalau kita lihat lagi dalam perjalanan selama ini yang dilihat selalu ingin mengkaitkan bahwa ini pasti ada operasi intelijen. Tidak mungkin," ujar Ponto.
"Dan saya jelaskan di sidang ini. Kalau operasi intelijen itu betul-betul seperti saya sampaikan tadi dijalankan, makanya Andrie itu menguap kalau tidak menyublim. Itu," tambahnya.Ia menyebut tim operasi intelijen mengharuskan adanya pelatihan selama enam bulan. Dikatakan tujuan dari operasi intelijen juga berkaitan dengan negara.
"Karena bagi kita operasi intelijen itu, tadi saya ulangi lagi, tidak meninggalkan jejak. Itu dilatih, orang-orangnya dipilih, dilatih. Enam bulan sekali kita latihan itu. Karena apa? Tujuannya strategis negara. Tadi sudah ditulis, tujuannya strategis untuk negara," ungkapnya.
Ia menyinggung soal keterlibatan perwira hingga bintara terkait kasus penyerangan Andrie Yunus ini. Ponto mengatakan terdakwa tak melihat risiko jangka panjang dan meninggalkan jejak dalam perbuatannya.
"Buktinya apa? Dia tidak lihat risiko. Orang nakal kan tidak lihat risiko. Ah, itu buktinya. Tidak lihat risiko. Tapi kalau itu memang dirancang, ya kita tidak akan ada di sidang ini. Tidak ada jejak itu. Begitu," imbuhnya.
Dari pengalaman dan pengamatan saya, kasus yang melibatkan anggota militer seperti penyiraman air keras ini memang sangat jarang dikaitkan langsung dengan operasi intelijen. Operasi intelijen biasanya sangat rahasia dan terencana secara matang dengan pelatihan khusus, seperti yang diungkapkan oleh Soleman B Ponto bahwa tim intelijen dilatih selama enam bulan dan tidak meninggalkan jejak. Namun, tindakan yang dikategorikan sebagai kenakalan justru sering terjadi saat individu yang terdidik dan terlatih mengalami tekanan atau konflik internal. Saya pernah mengikuti diskusi soal dinamika internal di kalangan militer, di mana kenakalan semacam ini bisa muncul akibat kombinasi stres, pengaruh lingkungan, dan tekanan tugas yang berat tanpa pengawasan ketat. Fenomena "kenakalan terlatih" ini menunjukkan bahwa anggota TNI atau personel intelijen bukan hanya dipandang sebagai alat negara yang sempurna dan disiplin, tapi juga manusia dengan emosi dan dinamika psikologis kompleks. Ini membuat kasus seperti penyiraman air keras menjadi bahan diskusi serius soal bagaimana budaya militer dan pelatihan mental harus diperkuat. Lebih jauh, pernyataan Soleman yang menekankan bahwa operasi intelijen tidak meninggalkan jejak sangat relevan. Jika ini benar operasi resmi, tentu tidak akan ada kasus yang bocor ke publik. Justru yang terlihat dalam kasus ini adalah tindakan spontan tanpa perencanaan matang, yang mengarah ke tindakan kenakalan berisiko dan membahayakan reputasi institusi militer. Selain itu, dari sisi hukum militer, proses sidang pengadilan militer ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan keadilan, sekaligus memberi pelajaran kepada semua pihak. Pengungkapan fakta seperti ini membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua tindakan anggota militer adalah operasi resmi atau kejahatan terorganisir, tetapi kadang pemicu individual dan faktor psikologis juga berperan besar. Sebagai penutup, saya menyarankan agar instansi terkait mengadakan program pembinaan mental dan etika yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Ketika anggota militer sudah memiliki pemahaman jelas tentang konsekuensi tindakan mereka, termasuk risiko hukum dan moral, maka diharapkan kejadian kenakalan berbahaya seperti ini bisa diminimalisir.
