Kepri
Iman Sutiiawan menjadi sorotan usai video dirinya mengendarai motor gede (moge) tanpa mengenakan helm viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Ketua DPRD Kepri tampak santai melintas di sejumlah ruas jalan di Batam sambil sesekali memberi jempol ke arah kamera.
Aksi itu langsung menuai kritik publik karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat negara, terutama terkait keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
Ironisnya, pejabat publik seharusnya menjadi pihak pertama yang menunjukkan disiplin dan kepatuhan di ruang publik, bukan justru mempertontonkan pelanggaran lalu lintas secara terbuka.
Apalagi penggunaan helm bukan sekadar formalitas aturan, tetapi menyangkut keselamatan nyawa pengendara sendiri.
Video yang awalnya diunggah di akun Instagram pribadinya itu kini memang telah dihapus. Namun publik terlanjur melihat bagaimana seorang pejabat tampil seolah kebal terhadap aturan yang setiap hari diwajibkan kepada masyarakat biasa.
Karena ketika rakyat ditilang karena pelanggaran kecil, tetapi pejabat bisa santai melanggar aturan sambil direkam kamera, kepercayaan publik terhadap keteladanan pemimpin perlahan ikut runtuh.
Sebagai pengendara motor sekaligus warga yang peduli akan keselamatan berlalu lintas, saya merasa kejadian viralnya Ketua DPRD Kepri yang mengendarai motor gede tanpa helm sangatlah penting untuk menjadi pembelajaran bersama. Mengendarai motor tanpa helm bukan hanya melanggar aturan, tapi juga sangat berisiko terhadap keselamatan diri sendiri. Saya pernah mengalami sendiri betapa pentingnya helm saat berkendara, ketika suatu waktu saya mengalami kecelakaan kecil. Helm yang saya gunakan mampu melindungi kepala saya dari luka serius. Hal ini mengingatkan saya bahwa penggunaan helm bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan nyawa. Kejadian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pejabat publik untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ketika seorang pemimpin dapat melanggar aturan secara terbuka, hal itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Sebaliknya, kepatuhan pejabat terhadap hukum dapat meningkatkan kredibilitas dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Selain itu, dari isi video yang viral dan data penindakan yang sudah dilakukan oleh petugas, terlihat bahwa Ketua DPRD tidak membawa SIM saat berkendara dan hanya membawa STNK. Hal ini menegaskan betapa perlunya setiap pengendara mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk membawa kelengkapan surat-surat berkendara. Sebagai warga Batam maupun daerah lain di Kepri, kita dapat bersama-sama mendukung penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Pelanggaran lalu lintas harus ditindak tegas agar tercipta keselamatan jalan raya bagi semua. Saya berharap kejadian ini menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, terutama bagi pejabat negara yang harus memberi contoh nyata di hadapan masyarakat. Mari kita jadikan keselamatan dan kepatuhan hukum sebagai prioritas bersama dalam penggunaan jalan raya.
