Rak-rak toko itu masih penuh. Barang sudah berjejer. Tapi yang membuat publik terpaku bukan isi koperasinya.
melainkan sosok berseragam loreng yang ikut sibuk merapikannya.
Pemerintah memang mengakui adanya keterlibatan TNI dalam percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang ditargetkan hadir di puluhan ribu desa di Indonesia.
Program ini disebut bertujuan memperkuat ekonomi rakyat, memotong rantai distribusi, hingga membantu petani dan masyarakat desa.
Tetapi di lapangan, polemik mulai bermunculan.
Anggaran program ini menjadi sorotan setelah pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp34 triliun Dana Desa untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Sejumlah ekonom dan anggota DPR menilai kebijakan itu berisiko mengganggu prioritas pembangunan desa lain.
Di media sosial, muncul pula kritik soal bentuk koperasi yang dinilai terlalu menyerupai toko ritel biasa, hingga kekhawatiran akan bersaing langsung dengan warung kecil dan UMKM lokal. Namun pemerintah membantah program ini akan merugikan masyarakat desa dan justru mengklaim koperasi tersebut dibuat untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil.
Sebagai seseorang yang pernah mengikuti perkembangan Koperasi Merah Putih sejak awal peluncurannya, saya melihat bagaimana program ini membawa harapan baru bagi desa-desa yang selama ini sulit mendapatkan akses langsung ke pasar. Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi inovatif untuk mempermudah distribusi produk hasil pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan dukungan TNI dalam pelaksanaannya, pengelolaan koperasi bisa lebih disiplin dan terorganisir, sehingga pengawasan terhadap manajemen koperasi berjalan dengan baik. Namun, kekhawatiran masyarakat desa terhadap keberadaan koperasi ini memang tidak bisa diabaikan. Bentuknya yang menyerupai toko ritel membuat sebagian pelaku UMKM dan warung kecil merasa khawatir akan berkompetisi secara tidak sehat. Dari pengalaman saya mendengar cerita langsung dari para pengusaha lokal, penting bagi pemerintah untuk memastikan Koperasi Merah Putih tetap mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan tidak menggerus usaha mikro yang sudah ada. Pengalokasian Dana Desa lebih dari Rp34 triliun untuk program ini memang menjadi perhatian besar, tapi menurut saya, yang terpenting adalah efektivitas penggunaan dana tersebut. Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengelolaan koperasi akan menentukan keberhasilan jangka panjang program ini. Secara pribadi, saya optimis Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak perekonomian desa jika dijalankan dengan benar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pengalaman di beberapa desa yang telah menerapkan koperasi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan warga dan lebih mudahnya akses barang kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung pada tengkulak atau pasar besar yang jauh. Oleh karena itu, saya menyarankan adanya monitoring rutin serta evaluasi kebijakan agar koperasi ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal: memperkuat ekonomi rakyat, memotong rantai distribusi, dan membantu petani serta masyarakat desa tanpa menimbulkan dampak negatif bagi UMKM lokal.
