Pengalaman saya mengikuti perkembangan wacana energi dan pertambangan di Indonesia membuat saya paham betapa pentingnya peran pemerintah pusat dalam eksekusi kebijakan strategis. Usulan Ahok terkait pembenahan sektor ini sangat menarik dan realistis untuk dikaji lebih dalam. Pertama, gagasan agar negara tidak hanya mengandalkan royalti dan pajak, tetapi juga mendapatkan bagian langsung dari hasil produksi tambang, sangat masuk akal. Selama ini, potensi pendapatan negara dari sumber daya alam masih bisa ditingkatkan dengan model yang lebih transparan dan adil. Hal ini juga akan menambah pemasukan negara untuk pembangunan sektor energi. Kedua, prioritas batubara milik negara untuk PLN dapat menekan biaya produksi listrik nasional. Batubara adalah sumber energi utama pembangkit listrik di Indonesia, namun seringkali PLN harus membeli dengan harga pasar yang cukup tinggi. Jika batubara dari tambang milik negara langsung dialokasikan ke PLN, maka akan ada stabilitas harga dan kemungkinan pengurangan subsidi yang lebih efektif. Ketiga, wacana listrik 2.200 VA gratis adalah terobosan yang layak dicermati. Dengan memberikan listrik gratis untuk pelanggan segmen ini, subsidi dapat lebih terfokus dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini sekaligus dapat meningkatkan daya beli rakyat karena pengeluaran listrik mereka berkurang. Namun tentu saja, efektivitasnya sangat tergantung pada kewenangan Presiden dalam mengambil keputusan strategis dan kemampuan pemerintah pusat dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan ini. Perubahan besar di sektor energi dan pertambangan memang memerlukan keberanian politik dan tata kelola yang transparan. Saya pribadi berharap bahwa gagasan-gagasan seperti ini dapat mendorong diskusi konstruktif di masyarakat dan pengambil kebijakan agar energi dan sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat banyak.