Part 2| Tarif Progresif

Sebagai seseorang yang baru mulai memahami konsep tarif progresif pajak penghasilan (PPh), saya merasa sistem ini sangat adil karena mengatur beban pajak secara berjenjang sesuai penghasilan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan pengalaman saya belajar dari UU HPP terbaru dan penggunaan aplikasi pajak seperti Coretax 2026, proses perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan transparan. Contohnya, apabila PKP kamu Rp70 juta per tahun, maka perhitungan pajaknya tidak langsung dikalikan dengan tarif tertinggi melainkan bertahap sesuai lapisan. Lapisan pertama sampai Rp60 juta dikenakan tarif 5%, sedangkan sisanya Rp10 juta dikenakan tarif 15%. Dengan cara ini, beban pajak terasa lebih proporsional tanpa membebani wajib pajak dengan penghasilan menengah ke bawah secara berlebihan. Sistem tangga atau berjenjang ini juga sangat membantu saya memahami mengapa pajak yang dibayarkan karyawan yang penghasilannya dipotong secara rutin setiap bulan tidak serta merta terasa memberatkan, karena potongan dibuat proporsional sepanjang tahun berjalan. Sistem ini membuat kewajiban perpajakan terasa lebih adil dan terukur. Batas tarif tertinggi yaitu 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun menunjukkan bahwa beban pajak memang ditempatkan lebih besar bagi wajib pajak dengan penghasilan super tinggi, sehingga mendorong prinsip keadilan sosial dalam perpajakan. Menurut saya, strategi penerapan tarif progresif yang berlapis sejalan dengan prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle), menghindari kejar-kejaran tarif yang tiba-tiba dan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka secara transparan dan bertahap. Saya mengajak pembaca untuk berdiskusi apakah struktur lapisan ini sudah adil dan efektif bagi semua kalangan, serta bagaimana pengalaman kalian dengan sistem perpajakan yang baru ini. Jangan lupa, pemahaman terhadap tarif pajak dan cara perhitungannya sangat penting agar kita bisa lebih sadar dan taat pajak tanpa merasa terbebani secara berlebihan.