Presiden Prabowo Subianto mengungkap semasa menjabat Menteri Pertahanan dengan menolak seluruh kontrak pertahanan yang melibatkan anggota keluarganya. Sikap ini ditegakkan demi mencegah konflik kepentingan dan sebagai wujud komitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, yang merupakan puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam, Presiden Prabowo menjelaskan korupsi dapat diandaikan seperti kanker, yang jika telah mencapai stadium empat, sulit untuk “disembuhkan”. Oleh karena itu, Presiden meyakini untuk mencegah korupsi, jangan sampai ada konflik kepentingan antara dirinya, yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dengan anggota keluarganya, yang beberapa di antaranya merupakan pengusaha.
“Ketika saya menjabat Menteri Pertahanan, malam pertama saya menjadi Menteri Pertahanan, saya ingat, saya memanggil kerabat-kerabat saya, keponakan-keponakan saya, saya tidak ingat apakah adik saya (Hashim Djojohadikusumo, red.) ada di ruangan, tetapi saya bilang (kepada mereka, red.) saya Menteri Pertahanan, dan kalian tidak boleh menemui saya untuk apa pun terkait kontrak pertahanan,” kata Presiden Prabowo saat menceritakan hal yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan semasa menjabat menteri pertahanan.
Selengkapnya baca matasemarang.com
==============================
Dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan sektor pertahanan, sikap tegas untuk menolak konflik kepentingan merupakan langkah penting yang dapat menguatkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara. Penolakan Presiden Prabowo Subianto terhadap kontrak-kontrak pertahanan yang melibatkan keluarganya menjadi contoh nyata penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Konflik kepentingan kerap menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak sistem pemerintahan dan melemahkan efektivitas kebijakan publik. Dengan menghindari keterlibatan keluarga dalam kontrak pertahanan, Prabowo menunjukkan upaya konkret mengeliminasi potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada kerugian negara. Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025, konsep korupsi diibaratkan sebagai kanker stadium empat yang sulit disembuhkan, menegaskan pentingnya pencegahan sejak dini. Sikap proaktif ini perlu diapresiasi dan dijadikan motivasi bagi pejabat publik lainnya untuk memisahkan urusan pribadi dari kebijakan negara, apalagi di bidang strategis seperti pertahanan. Upaya antikorupsi dan pencegahan KKN di sektor pertahanan tidak hanya menjaga kehormatan institusi, tetapi juga memperkuat keamanan nasional dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan kontrak pemerintah menjadi kunci utama. Selain itu, peran kontrol sosial dan pengawasan independen turut memperkuat mekanisme pencegahan praktik korupsi dengan mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dan media massa dalam mengawal kebijakan publik sangat penting untuk menghindari pembiaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan sektor pertahanan. Dengan sikap teladan seperti yang ditunjukkan Presiden Prabowo, masyarakat dapat semakin mempercayai bahwa pejabat publik serius dalam memberantas KKN dan memajukan tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional.
