Jelang akhir tahun, Wali Kota Semarang merotasi 9 jabatan kepala dinas di beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Bahkan beberapa di antaranya adalah dinas-dinas strategis penghasil PAD.
Misalnya saja jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indriyasari yang dirotasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Yudi Wibowo yang dirotasi menjadi Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kota Semarang.
Kemudian Direktur RSD Wongsonegoro (RSWN) Eko Krisnarto yang dirotasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lalu Kepala Dinas Perhubungan Kusnadir yang dirotasi ke Satpol PP.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku saat ini memang masih dilakukan pergeseran posisi jabatan, dan untuk selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan melakukan perencanaan untuk pengisian jabatan selanjutnya.
“Proses pergeseran dulu sekarang nanti kita sedang siapkan pengisian jabatan selanjutnya. Tapi kita berharap pemilihan ini dasarnya adalah karena urgensi dan harus cepat,” kata Agustina usai melantik pejabat eselon II di Balai Kota Semarang Kamis 23 Oktober 2025.
Pergeseran ini, lanjut Agustina dilakukan agar setiap kepala dinas berinovasi di dinas-dinas yang baru ditempati, sehingga dengan adanya inovasi baru dari kepala dinas yang abru maka diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
Selengkapnya baca matasemarang.com
==============================
#Matasemarang #Semarang #Kejadiansemarang #Beritasemarang #Infosemarang
Jelang akhir tahun, rotasi jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bukan hanya menjadi kebutuhan administrasi, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Proses pergeseran posisi jabatan ini memungkinkan pejabat dinas yang baru untuk membawa gagasan segar dan inovasi sesuai bidang tugas mereka. Misalnya, dengan perpindahan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), otomatis akan hadir sinergi baru yang dapat mendorong pengembangan pariwisata sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor tersebut. Begitu pula rotasi pejabat di dinas perumahan, kesehatan, dan perlindungan anak yang membuka peluang terjadinya transformasi layanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, rotasi juga mencerminkan pentingnya fleksibilitas sumber daya manusia di pemerintahan, di mana pejabat tidak hanya menguasai satu bidang tetapi didorong untuk berkontribusi dalam berbagai sektor strategis. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) memiliki peran kunci dalam merancang perencanaan pengisian jabatan yang tepat waktu dan berdasarkan urgensi agar berpengaruh positif pada kinerja pemerintahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan inovatif sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan PAD. Harapannya adalah agar setiap kepala dinas yang baru dapat memaksimalkan potensi dinas yang dipimpinnya sehingga tercipta perubahan positif dan percepatan program kerja untuk kesejahteraan warga Semarang. Fenomena ini juga menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah lain sebagai contoh strategi rotasi pejabat untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan daerah dan meningkatkan kinerja masing-masing unit pelayanan. Monitoring dan evaluasi hasil dari rotasi ini akan sangat menentukan keberlangsungan inovasi dan efektivitas kiprah para pejabat baru sehingga mendukung kemajuan kota dalam jangka panjang.
