Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menahan pegawai BRI di Kota Semarang berinisial MRF. Ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dengan modus memanipulasi pengajuan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merugikan negara sekitar Rp2,2 miliar.
Kepala Kejari Kota Semarang Andhie Fajar Arianto di Semarang, Selasa, mengatakan, kasus dugaan korupsi bank milik pemerintah tersebut merupakan limpahan dari penyidik Polrestabes Semarang.
“Tersangka merupakan account officer yang menangani pengajuan KUR 43 debitur,” katanya.
Ia menjelaskan tindak pidana yang terjadi pada 2023 tersebut bermula saat pengajuan KUR atas nama 43 debitur.
Tersangka MRF diduga bekerja sama dengan BWS yang saat ini masih buron.
Ia menuturkan BWS merupakan perantara yang bertugas mengumpulkan dokumen para debitur yang akan mengajukan kredit.
“Dokumen kredit tersebut diduga direkayasa dan terdakwa berupaya meloloskan kredit yang diajukan,” katanya.
Adapun terhadap 43 debitur yang dipakai namanya, lanjut dia, memperoleh imbalan antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta per orang.
Sementara uang hasil pencairan KUR, kata dia, selanjutnya dikuasai oleh terdakwa dan BWS
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
#Matasemarang #Semarang #KotaSemarang #Beritasemarang #Kejadiansemarang
Kasus yang menimpa pegawai BRI di Kota Semarang ini menunjukkan betapa rentannya sistem pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap penyalahgunaan jika pengawasan tidak ketat. Seperti yang disebutkan, MRF sebagai account officer memanipulasi dokumen dari 43 debitur dengan bekerja sama bersama BWS, perantara yang kini masih buron. Mereka menggunakan nama-nama debitur nyata untuk mengajukan kredit, lalu memanipulasi data agar kredit bisa lolos meski tidak memenuhi persyaratan. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa dalam praktik pelaksanaan program KUR yang seharusnya membantu usaha mikro dan kecil untuk berkembang, ada potensi penyimpangan. Para pelaku mendapatkan uang antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta per nama yang digunakan sebagai debitur fiktif, dan uang KUR hasil pencairan dikuasai bersama. Dengan adanya kasus ini, penting bagi institusi perbankan khususnya yang menjalankan program pemerintah seperti KUR memperkuat kontrol internal dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat. Penggunaan teknologi informasi untuk verifikasi data debitur secara real-time juga bisa menjadi solusi agar manipulasi data bisa diminimalisasi. Dari sisi hukum, penegakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus tegas terhadap pelaku korupsi seperti MRF dan BWS. Selain upaya represif, pencegahan dengan memperbaiki sistem dan prosedur administrasi perbankan KUR juga diperlukan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kota Semarang untuk bersama-sama mengawasi serta mendukung upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan lembaga keuangan negara. Transparansi dan edukasi bagi debitur mengenai mekanisme KUR harus diperkuat agar tidak mudah menjadi korban manipulasi oleh oknum-aparat perantara yang tidak bertanggung jawab.
