Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menitikberatkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin usai Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang dengan pembahasan Raperda APBD Kota Semarang 2026 di Ruang Paripurna pada Rabu 26 November 2025.
Dalam rapat paripurna, Iswar yang mewakili Wali Kota Semarang menyampaikan penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD 2026 yang telah disusun, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tersebut.
“Alhamdulilah tadi penyampaian penjelasan Wali Kota dan pandangan umum fraksi sesuai target. Dan diketahui APBD 2026 kita menitikberatkan pada ketahanan pangan dan lingkungan hidup,” kata Iswar.
Ia menegaskan, untuk lingkungan hidup tidak hanya soal sampah semata, lingkungan hidup ini juga mencakup persoalan drainase, saluran di perkampungan yang langsung menyentuh ke masyarakat.
“Jadi lingkungan hidup ini tidak hanya bicara sampah tapi bagaimana pengendalian lingkungan sekitar termasuk banjir di dalamnya. Anggarannya hampir Rp 500 miliar itu tersebar di DPU, Perkim dan seluruh OPD lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait dengan ketahanan pangan, Iswar menjelaskan jika nantinya akan digunakan untuk memberikan sesuatu yang menunjang kesejahteraan masyarakat.
Selengkapnya baca matasemarang.com
==============================
#Matasemarang #Semarang #Kejadiansemarang #Beritasemarang #Infosemarang
Dari hasil rapat paripurna DPRD Kota Semarang yang saya ikuti, alokasi APBD 2026 memang sangat mengutamakan dua hal penting: ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ketahanan pangan di Kota Semarang bukan sekadar tentang mencukupi kebutuhan pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang relevan dan berkelanjutan. Misalnya memberikan dukungan kepada petani lokal agar hasil panen lebih maksimal dan distribusi pangan bisa lebih merata. Sementara itu, fokus lingkungan hidup yang dibahas bukan hanya terbatas pada pengelolaan sampah, tetapi lebih luas mencakup pengendalian lingkungan seperti perbaikan drainase dan saluran air di perkampungan. Hal ini penting untuk mencegah banjir dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurut saya, pengalokasian hampir Rp 500 miliar yang tersebar di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta OPD terkait adalah langkah konkret yang menunjukkan komitmen Pemkot Semarang untuk menghadirkan solusi riil di lapangan. Suasana rapat pun terasa sangat penuh semangat dan optimisme karena fokus APBD ini langsung menyentuh kebutuhan dasar warga. Saya yakin dengan kebijakan ini, Kota Semarang bisa lebih tangguh menghadapi tantangan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
