Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tahun 2026 mengalami pemangkasan. Salah satunya yang diterima oleh Pemerintah Kota Semarang.
APBD Pemkot Semarang tahun 2026 mengalami penurunan dari sekitar Rp2,078 triliun menjadi Rp1,635 triliun, artinya pemangkasan TKD sebesar Rp442 miliar.
Terkait hal tersebut Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Semarang yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Budi Prakosa menjelaskan meski TKD mengalami pemangkasan untuk tahun 2026, namun Pemkot Semarang tetap optimis bahwa pelayanan ke masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya pemangkasan TKD.
Budi menyebut indeks keuangan daerah Pemkot Semarang cukup mandiri. Nantinya akan ada beberapa pos anggaran yang diefisiensi, namun bukan pos yang bersifat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pelayanan masyarakat tetap kita pertahankan, kita lakukan efisiensi pada beberapa hal yang sifatnya bukan pelayanan misalnya belanja makan minum, perjalanan dinas itu yang akan kita efisiensikan,” kata Budi, Senin 15 Desember 2025.
Terkait dengan program prioritas dalam pencapaian visi misi wali kota, Budi mengatakan adanya pemangkasan TKD tidak akan berimbas pada program 2026 yang akan fokus pada ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
“Secara keseluruhan tidak ada masalah yang berkaitan dengan TKD walaupun memang harus mengkalkulasi ulang. Intinya tidak begitu mengguncang, beda dengan kabupaten lain, PAD kita cukup kokoh,” jelasnya.
Selengkapnya baca matasemarang.com
==============================
#Matasemarang #Semarang #Kejadiansemarang #Beritasemarang #Infosemarang
Sebagai warga yang sering mengikuti perkembangan Kota Semarang, info tentang Sekda Kota Semarang 2026 dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) ini cukup bikin penasaran: sebenarnya apa saja yang berubah di lapangan dan sejauh apa dampaknya buat kita sebagai masyarakat? Dari yang aku pelajari, posisi Pj Sekda Kota Semarang bukan cuma soal jabatan administratif, tapi juga jadi "dirigen" yang ngatur ritme anggaran daerah. Tahun 2026, Pemkot Semarang harus siap dengan kenyataan bahwa TKD dari pusat turun sekitar Rp442 miliar. Angka ini kelihatan besar, tapi pemerintah kota mencoba meyakinkan bahwa pelayanan dasar ke masyarakat tetap aman. Biasanya, TKD dipakai untuk mendukung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, sampai program sosial. Nah, di kasus Semarang, strategi yang diambil Sekda dan tim adalah fokus efisiensi di pos-pos yang nggak langsung bersentuhan dengan warga, misalnya belanja makan minum saat rapat, perjalanan dinas, acara seremoni, dan biaya operasional lain yang masih bisa ditekan. Logikanya, daripada mengurangi pelayanan puskesmas atau perbaikan drainase, lebih baik hemat di pengeluaran internal birokrasi. Hal lain yang menurutku menarik, Sekda Kota Semarang 2026 tetap menekankan kalau program prioritas seperti ketahanan pangan dan lingkungan hidup akan jalan terus. Ini penting, apalagi Semarang sering berhadapan dengan isu banjir rob, sampah, dan ketahanan pangan keluarga. Kalau prioritas ini bisa dijaga, dampak jangka panjang ke kualitas hidup warga justru bisa tetap positif meskipun anggaran turun. Dari sisi kemandirian keuangan, Pemkot Semarang mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibilang cukup kokoh. Artinya, kota ini nggak sepenuhnya tergantung ke TKD. Sumber PAD biasanya dari pajak hotel, restoran, PBB, retribusi, dan lain-lain. Tantangannya, pemerintah perlu kreatif meningkatkan PAD tanpa terlalu membebani warga dan pelaku usaha, misalnya lewat digitalisasi pajak, optimalisasi aset daerah, atau kerja sama dengan swasta. Sebagai warga, menurutku ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ke depan: 1. Pantau apakah layanan dasar seperti puskesmas, sekolah negeri, dan pelayanan administrasi (KTP, KK, perizinan) tetap lancar atau malah makin lambat. 2. Perhatikan proyek fisik di lingkungan sekitar: apakah perbaikan jalan, drainase, dan lampu penerangan jalan tetap berjalan atau ada yang tertunda. 3. Ikut menyuarakan keluhan kalau ternyata efisiensi anggaran justru menyentuh program yang penting buat warga kecil. Melihat gambar Pj Sekda Kota Semarang Budi Prakosa di depan Balai Kota Semarang yang menjelaskan soal pemangkasan TKD Rp442 miliar, kesan yang muncul memang mereka ingin menunjukkan kalau pemerintah kota siap melakukan penyesuaian tanpa membuat layanan publik kolaps. Tapi, pada akhirnya kita sebagai warga yang bisa menilai langsung, apakah janji itu benar-benar terasa. Jadi kalau kamu lagi cari info soal Sekda Kota Semarang 2026 dan kondisi anggaran kota, menurutku penting untuk nggak cuma baca angka dan pernyataan resmi, tapi juga bandingkan dengan pengalaman sehari-hari di lapangan: apakah birokrasi makin efisien, apakah kota makin tertata, dan apakah program lingkungan serta ketahanan pangan benar-benar dijalankan, bukan sekadar rencana di atas kertas.
