Pemerintah Indonesia tidak akan berkompromi dengan platform digital yang tidak mematuhi amanat untuk melindungi anak-anak di ruang digital sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
PP Tunas efektif mulai 28 Maret 2026 dan setiap entitas bisnis yang beroperasi secara digital wajib mematuhi ketentuan dari regulasi tersebut.
“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan, dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat malam.
Menkomdigi lebih lanjut menyatakan seharusnya platform-platform digital tidak melakukan pembedaan untuk tunduk terhadap aturan yang memproteksi anak-anak di belahan dunia manapun.
Selayaknya platform digital menghadirkan fitur-fitur yang dirilis global, seharusnya kepatuhan untuk melindungi anak di ruang digital harus diberlakukan tanpa membeda-bedakan.
“Kami meminta platform untuk memberlakukan prinsip anak yang dipegang penuh yaitu universalitas dan juga nondiskriminatif. Jadi tidak ada pembedaan ‘bahwa aturan perlindungan anak di negara lain diikuti, tapi di negara lainnya tidak diikuti’,” kata Meutya.
Menkomdigi meyakini dengan prinsip universalitas para platform digital yang beroperasi di Indonesia dapat memenuhi kepatuhan dasar melindungi anak-anak di ruang digital.
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
#Matasemarang #Semarang #KotaSemarang #Beritasemarang #Kejadiansemarang
Sebagai pengguna aktif berbagai platform digital, saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melalui PP Tunas yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik demi melindungi anak-anak di dunia maya. Pengalaman pribadi saya sering melihat konten yang kurang ramah anak dan bahkan berbahaya tersebar tanpa pengekangan yang jelas. Dengan regulasi yang mulai efektif pada 28 Maret 2026 ini, saya berharap para pelaku bisnis digital akan lebih bertanggung jawab dalam menghadirkan fitur dan konten yang aman bagi semua usia. Prinsip universalitas dan nondiskriminatif yang ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital sangat penting. Sebagai contoh, selama ini banyak platform global menghadirkan fitur yang berbeda sesuai negara. Namun perlindungan anak haruslah diterapkan secara menyeluruh tanpa pembedaan, agar setiap anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak saat mengakses internet. Saya percaya bahwa dengan kepatuhan yang ketat, potensi bahaya seperti konten tidak pantas, eksploitasi digital, dan penyebaran data anak dapat diminimalisir. Dari sisi orang tua maupun pendidik, regulasi ini menjadi angin segar untuk ikut aktif mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak. Selain itu, pemerintah dan penyedia layanan digital juga perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya aturan ini. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, platform digital, orang tua, dan anak itu sendiri, ruang digital di Indonesia bisa menjadi tempat yang lebih aman dan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak generasi masa depan.
memang ada platform yang menjerumuskan anak anak selama ini seperti game online yang harus membeli inilah itulah dan tik tok dan YouTube yang seperti mempekerjakan anak anak dibawah umur yang seharusnya masih belajar dan bermain bukannya bekerja 😄😄😄