Pemerintah sejak tahun 2025 sudah membeli lebih dari 21 ribu lebih sepeda motor untuk operasional kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sampai saat ini kendaraan roda dua ini belum juga dibagikan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui sepeda motor yang dianggarkan dari tahun 2025 untuk para kepala BGN memang belum dibagikan secara resmi.
Dadan menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi video yang beredar di media sosial dan menampilkan sejumlah sepeda motor listrik berlogo BGN sehingga memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.
“Pengadaan sepeda motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Dadan menjelaskan sebelum didistribusikan, kendaraan yang telah tersedia itu masih harus melalui proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” ucap Dadan.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
#Matasemarang #MBG #KotaSemarang #Beritasemarang #Kejadiansemarang
Sebagai seseorang yang mengikuti perkembangan isu pengadaan kendaraan dinas untuk pegawai negeri, saya merasa pengadaan sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit ini adalah langkah positif dari pemerintah dalam mendukung kinerja kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Penggunaan motor listrik tentunya menandakan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan menerapkan teknologi ramah lingkungan di sektor pelayanan publik. Dari pengalaman saya, pengadaan kendaraan dinas memang seringkali mengalami berbagai tahap administrasi yang memakan waktu, seperti proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN), pengujian kendaraan, dan penentuan distribusi secara merata sesuai kebutuhan daerah. Hal ini penting agar pengadaan tersebut dapat berjalan transparan dan bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat. Berita yang sempat beredar di media sosial tentang jumlah motor listrik yang mencapai 70 ribu unit memang harus diklarifikasi, karena informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sebagai masyarakat, saya mengapresiasi sikap terbuka Kepala Badan Gizi Nasional yang memberikan penjelasan resmi dan mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum diverifikasi. Selain itu, pelaksanaan Program MBG (Makanan Bergizi) tentu membutuhkan dukungan logistik yang memadai agar kepala SPPG dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Kendaraan operasional adalah salah satu faktor penting untuk memastikan pendistribusian makanan bergizi ke berbagai wilayah, terutama yang sulit dijangkau. Saya berharap proses distribusi sepeda motor listrik ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal pada Desember 2025, dan dapat memberikan manfaat langsung kepada para kepala SPPG. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan komunikasi dan transparansi kepada publik agar setiap langkah program dapat dipahami dengan baik dan dukungan masyarakat semakin kuat. Secara keseluruhan, pengadaan ini dapat menjadi contoh positif penggunaan teknologi transportasi ramah lingkungan di sektor pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kesehatan dan gizi masyarakat.
