Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan sisi kemanusiaan terhadap dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa) yang sedang menjalani proses hukum.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto guna meluruskan opini publik sekaligus merespons tudingan adanya tindakan kezaliman dalam upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.
”Polri tidak anti-kritik dan kami berterima kasih atas masukan yang diberikan. Namun, perlu kami luruskan kepada publik bahwa seluruh proses hukum yang dilakukan penyidik saat ini justru sangat menghormati hak asasi manusia,” kata Budi di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan pemenuhan HAM tersebut diimplementasikan melalui prosedur wajib berupa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis, bagi setiap tersangka yang akan ditahan.
“Langkah medis tersebut dilakukan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki penyakit bawaan atau penyakit menular sebelum mereka bergabung dengan tahanan lainnya,” ujar Budi.
Dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang tersangka itu, tim dokter menemukan adanya penyakit bawaan. Atas dasar rekomendasi medis tersebut, Polri langsung memberikan perawatan medis yang layak dan intensif di RS Polri.
”Dengan memberikan perawatan di tempat yang baik dan ditangani oleh dokter spesialis yang kompeten, ini adalah bukti nyata bahwa Polri menghormati hak-hak dasar tersangka. Jadi, tudingan adanya kezaliman itu tidak benar,” tegas Budi dikutip Antara.
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
#Matasemarang #Semarang #KotaSemarang #Beritasemarang #Kejadiansemarang
Pengalaman menjadi saksi proses hukum menunjukkan bahwa kepatuhan pada hak asasi manusia sangat penting untuk menjaga keadilan dan kemanusiaan. Dalam penanganan tersangka kasus pencemaran nama baik seperti Roy Suryo dan dokter Tifa, saya melihat bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati menjadi langkah awal yang esensial. Langkah ini membantu memastikan bahwa kondisi fisik dan psikis tersangka terpantau dengan baik sebelum bergabung dengan tahanan lain. Pentingnya perawatan medis yang layak juga terlihat dari penanganan terhadap penyakit bawaan yang ditemukan. Penanganan oleh dokter spesialis yang kompeten menunjukkan bahwa Polri berupaya memenuhi hak dasar tersangka sekaligus menghindari tudingan perlakuan tidak manusiawi. Dari perspektif pribadi, pendekatan ini memberi gambaran positif tentang proses hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Upaya meluruskan opini publik yang menyatakan adanya tindakan kezaliman juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan pengalaman ini, saya menyarankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dari pihak kepolisian untuk menginformasikan proses hukum yang dilakukan. Penjelasan menyeluruh terkait prosedur pemeriksaan dan perawatan kesehatan dapat meminimalisir kesalahpahaman dan tudingan yang tidak berdasar. Akhirnya, penghormatan terhadap HAM dalam proses hukum menjadi kunci menjaga martabat tersangka sekaligus memastikan proses yang adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
