Pemprov Jateng menunjuk Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo untuk mencegah kekosongan kepemimpinan.
Diketahui, Bupati Sukoharjo saat ini, yakni Etik Suryani ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan roda pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo harus tetap berjalan.
“Pelaksana tugas sudah ditunjuk sejak kemarin. Tidak boleh ada yang lowong. Prinsip kami, apabila ada penegakan hukum dari KPK maupun pihak lain, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” ujar Luthfi, Senin 13 Juli 2026.
Ia menegaskan penunjukan Plt dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jabatan tersebut diemban wakil kepala daerah agar seluruh fungsi pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.
Selain memastikan pelayanan publik, Luthfi mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk menjaga integritas dan mematuhi hukum.
Pemprov Jateng disebut telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi, mulai dari pembinaan, MoU, hingga pakta integritas bersama bupati dan wali kota.
“Kami sudah mengingatkan dan terus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga menekankan penghormatan terhadap proses hukum KPK.
“Kalau berdasarkan bukti permulaan yang cukup seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka proses hukum KPK harus kita hormati. Yang melakukan ya yang bertanggung jawab. Tidak ada dampak terhadap institusi, dan pemerintahan tetap berjalan,” ungkapnya.
Sebagai seorang warga yang mengikuti perkembangan politik daerah, saya melihat penunjukan Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo sebagai Plt Bupati Sukoharjo merupakan langkah strategis yang penting. Situasi di mana kepala daerah ditahan KPK tentu menciptakan kekosongan kepemimpinan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Dari pengalaman wilayah lain yang menghadapi kasus serupa, penunjukan pelaksana tugas yang berasal dari wakil bupati sangat efektif memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar. Integritas kepala daerah memang harus menjadi prioritas utama, terlebih di era sekarang di mana Korupsi masih menjadi isu besar yang harus ditekan. Saya menyambut baik langkah Pemprov Jawa Tengah yang telah melalui tahap pembinaan dan menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi. Ini menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas perilaku dan kebijakan mereka, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat. Masyarakat tentu berharap semua proses hukum seperti yang dilakukan KPK dapat berjalan secara transparan dan adil, tanpa menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan pemerintah. Penegasan Gubernur Ahmad Luthfi yang menghormati proses hukum sekaligus memastikan tidak ada dampak negatif pada institusi dan pemerintahan, menjadi jaminan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tetap stabil dan fokus pada kesejahteraan warganya. Ini juga mengingatkan kita pentingnya mengawasi dan mendukung kepala daerah yang penuh integritas agar daerah terhindar dari masalah hukum. Selain itu, pengawasan keterbukaan dan transparansi publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut memantau dan berpartisipasi aktif. Dengan begini, saya percaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa terus terjaga meskipun situasi sulit seperti adanya penahanan bupati oleh KPK.