Pengalaman saya mengikuti perkembangan program pemulihan pasca bencana di berbagai daerah Indonesia menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi lintas instansi seperti yang dilakukan Satgas GALAPANA DPR RI ini. Keberpihakan pemerintah yang melibatkan mulai dari Kementerian Dalam Negeri, BNPB, hingga BPS dalam rapat koordinasi nasional menandakan keseriusan dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Dalam konteks Sumatera, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir sering meninggalkan dampak besar pada kehidupan masyarakat dan ekonomi lokal. Dampak tersebut tak hanya pada kerusakan fisik tapi juga terganggunya aktivitas UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) amat krusial untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Selain itu, sangat menarik perhatian saya bahwa rapat tersebut juga membahas rekonstruksi sekolah dan layanan kesehatan, yang merupakan investasi penting untuk masa depan penerus bangsa. Dari sisi ekonomi, dukungan terhadap UMKM melalui rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan pasar lokal akan membantu mempercepat kebangkitan ekonomi daerah terdampak. Secara pribadi, saya berharap program-program ini juga melibatkan komunitas lokal sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada fisik tapi juga pemberdayaan masyarakat setempat. Pengalaman di lokasi bencana menunjukkan bahwa pemberdayaan dan peran serta masyarakat mempercepat proses pemulihan secara signifikan. Dengan dukungan yang sinergis dari parlemen dan pemerintah serta pemanfaatan data yang akurat, proses pemulihan pasca bencana di Sumatera bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama antar lembaga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pasca bencana alam.