Kalau Malaysia Punya Hitung-hitungan Sendiri
#malaysia #tniindonesia🇮🇩 #indonesia #lebanon
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar TNI memastikan tetap akan memberangkatkan 756 personel baru sebagai rotasi pasukan perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada akhir Mei 2026 mendatang. Padahal, belakangan muncul desakan agar Indonesia mundur dari UNIFIL seperti langkah pemerintah Malaysia.
Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam misi PBB bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk keputusan negara tetangga.
"Kita enggak bisa melihat itu diukur dengan kepentingan negara lain ya. Kalau Malaysia punya hitung-hitungan sendiri, ya itu kita serahkan kepada pemerintah Malaysia," ujar Iwan selepas melayat ke rumah salah satu prajurit yang gugur di Lebanon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Cimahi, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026).
Iwan menegaskan bahwa mandat konstitusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Markas Besar PBB yakni 22 Mei 2026. Jumlah personel yang akan dikirim, lanjut dia, sebanyak 756 personel baru ke Lebanon sesuai dengan jumlah kuota total yang diminta oleh PBB.
Pengalaman saya mengikuti perkembangan misi perdamaian PBB menunjukkan pentingnya komitmen tiap negara anggota dalam menjaga stabilitas global. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi kuat dalam diplomasi perdamaian, selalu menempatkan kepentingan dunia di atas tekanan politik regional. Sikap tegas Markas Besar TNI yang memastikan pengiriman 756 personel baru ke Lebanon menunjukkan konsistensi dan tanggung jawab moral Indonesia dalam misi UNIFIL. Saya pernah membaca tentang perkembangan situasi di Lebanon yang memang penuh tantangan, dan kehadiran pasukan perdamaian sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan. Bahkan ketika negara lain memilih mundur, Indonesia tetap berdiri dengan prinsip independen tanpa terpengaruh oleh keputusan negara tetangga seperti Malaysia. Pernyataan Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan yang menegaskan bahwa "kita enggak bisa melihat itu diukur dengan kepentingan negara lain" sangat relevan dalam konteks diplomasi dan misi internasional. Dari sisi pribadi, saya melihat bahwa mengirim pasukan perdamaian bukan hanya sekedar memenuhi mandat PBB, tetapi juga bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Semangat ini perlu diapresiasi dan didukung oleh masyarakat agar pasukan yang bertugas merasa bahwa perjuangan mereka memiliki dukungan nasional yang kuat. Selain itu, kebijakan independen ini mencerminkan bahwa Indonesia mampu membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional yang terukur dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Melanjutkan komitmen di UNIFIL juga membuka peluang bagi personel TNI mengasah kemampuan profesional mereka dalam situasi internasional yang kompleks. Ini menjadi pengalaman berharga yang kelak akan memperkuat kesiapan TNI dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa depan. Jadi, meskipun ada desakan untuk mundur seperti Malaysia, saya yakin keputusan Indonesia sudah melalui pertimbangan matang untuk memastikan kiprah bangsa di panggung dunia tetap berperan positif dan konstruktif.