DPRD Palembang Korup
#dprd #palembang #korupsi #pidana
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang diperiksa tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Selasa (21/7/2026).
Keduanya dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Palembang.
Hal tersebut dibenarkan Kasi Intelijen Kejari Palembang, M Ali Rizza.
"Benar, berdasarkan informasi yang diterima ada dua anggota DPRD hadir memenuhi panggilan penyidikan," kata Rizza saat dikonfirmasi Sripoku.com, Selasa sore.
Meski membenarkan adanya pemeriksaan tersebut, Rizza belum mengungkapkan identitas kedua anggota DPRD yang dimintai keterangan.
Ia menjelaskan, hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung dan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh dari para saksi.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap kedua anggota DPRD tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan dugaan korupsi pengadaan lampu jalan Tahun Anggaran 2025.
Penyidik masih mengumpulkan berbagai alat bukti serta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kejaksaan tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan," tegas Rizza.
Ia juga meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan proses penyidikan.
Sebab, tim penyidik masih bekerja mendalami seluruh aspek perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan di Palembang ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pemerintah, terutama yang melibatkan dana publik. Dari pengalaman saya mengikuti perkembangan kasus korupsi, seringkali proses hukum berjalan lambat dan masyarakat perlu terus memberikan tekanan agar penyidikan berjalan transparan dan tuntas. Dalam kasus ini, pengadaan lampu jalan yang sangat krusial untuk keamanan dan kenyamanan warga Palembang harus bebas dari praktik korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD oleh tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang menjadi langkah penting untuk memastikan siapa saja yang terlibat dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Saya pernah mengikuti berita soal pengadaan publik di beberapa daerah yang akhirnya bermasalah karena tidak adanya audit yang ketat dan kontrol dari aparat pengawas. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu aktif memantau dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi agar pihak berwenang dapat segera bertindak. Komitmen Kejaksaan Negeri Palembang yang "tidak pandang bulu" dalam menangani perkara ini sangat diapresiasi karena menegakkan hukum tanpa pengecualian adalah kunci memberantas korupsi. Selain itu, kasus ini mengingatkan kita pentingnya membangun budaya integritas di pemerintahan daerah. Pendidikan antikorupsi dan transparansi penggunaan anggaran daerah harus ditingkatkan agar pelaksanaan proyek seperti pengadaan lampu jalan tidak diselewengkan. Dengan begitu, infrastruktur publik dapat terjaga dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
