Sebagian besar lahan kelapa sawit di Indonesia memang dimiliki oleh pihak swasta, baik besar maupun kecil, seperti yang diungkapkan dalam data kementerian pertanian tahun 2021. Hal ini menyebabkan hasil produksi kelapa sawit lebih banyak diarahkan untuk ekspor, bukan untuk konsumsi domestik. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang sangat besar—lebih luas dari Pulau Jawa—harga minyak goreng di pasaran tetap tinggi dan semakin naik dari tahun ke tahun. Logika ekonomi sederhana menuntut bahwa dengan produksi yang meningkat, harga barang sejenis harusnya turun karena pasokan berlimpah. Namun kenyataannya tidak demikian, karena sistem pasar yang mengutamakan profit ekspor membuat harga dalam negeri tidak ikut turun. Situasi ini menyebabkan konsumen lokal merasa terjebak antara kebutuhan akan minyak goreng yang terjangkau dan kenyataan bahwa harga terus merangkak naik. Banyak yang menyalahkan pembabatan hutan demi perluasan lahan sawit, tapi belum tentu menyadari bahwa produk kelapa sawit yang digunakan juga berasal dari sistem yang berorientasi ekspor demi keuntungan konglomerat sawit. Selain itu, keberadaan lahan sawit yang sangat luas tapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri menimbulkan kesenjangan ekonomi. Segelintir pemilik lahan mendapatkan keuntungan berlimpah, sementara masyarakat umum sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan industri sawit serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada konsumen dan lingkungan. Misalnya, ada usulan untuk meningkatkan porsi kelapa sawit yang diserap pasar dalam negeri serta pengembangan alternatif minyak nabati lain yang lebih berkelanjutan. Penting juga bagi masyarakat untuk kritis dan sadar akan dinamika di balik produk yang mereka gunakan sehari-hari, termasuk minyak goreng dari kelapa sawit. Dengan meningkatkan pemahaman ini, konsumen dapat mendukung kebijakan dan praktik yang lebih adil dan berkelanjutan.