Penggunaan dana APBN untuk pembelian motor trail listrik oleh BGN telah menimbulkan perdebatan di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan harga satuan yang disebut mencapai 50 juta rupiah per unit, yang dianggap terlalu mahal untuk kendaraan seperti motor trail listrik. Saya sendiri mengikuti perkembangan isu ini dari beberapa sumber dan diskusi di media sosial. Kritik utama berasal dari masyarakat yang merasa dana negara seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendasar dan berdampak luas, bukan untuk kendaraan yang dinilai eksklusif dan hanya dialokasikan untuk pengurus organisasi tertentu seperti SPPG. Namun, ada juga yang melihat pemberian motor trail listrik ini sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung transisi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program MBG yang disebutkan BGN terkait dengan pengembangan kendaraan listrik memang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pengalaman saya, keberhasilan program seperti ini sangat bergantung pada transparansi penggunaan dana dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat luas. Jika motor trail listrik tersebut benar-benar digunakan secara efektif dalam aktivitas yang mendukung lingkungan atau sosial, maka investasi ini bisa dibenarkan. Tetapi transparansi harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan dana. Rakyat tentu berharap agar program ini mampu berjalan lancar dan memberikan dampak positif, bukan menimbulkan polemik yang justru mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Sebagai pengguna dan warga negara, saya mengajak semua pihak untuk terus mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan besar pengembangan teknologi hijau dan kemajuan Indonesia.