Misteri Proyek Rp 1,4 Miliar di Batam: Kontraktor
Batam, Tim investigasi Media kembali menemukan indikasi kuat lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Tembesi Center, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji. Proyek yang menguras anggaran Rp 1.431.834.515 dari kas daerah ini memperlihatkan sejumlah kejanggalan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 11.00 WIB,
Papan Proyek “Kosong”, Transparansi Dipangkas
Papan proyek yang seharusnya memuat informasi lengkap justru berdiri layaknya papan dekorasi.
Tidak ada panjang pekerjaan.
Tidak ada volume.
Tidak ada spesifikasi teknis.
Tidak ada uraian kegiatan.
Aturan tegas seperti Permen PUPR 22/2018, Instruksi Presiden 17/2011, hingga pedoman LKPP terang-terangan mewajibkan penyedia memasang informasi rinci secara jelas dan terbuka. Tetapi di lokasi, kontraktor justru meninggalkan papan proyek asal jadi yang hanya menampilkan angka formalitas.
Ini bukan sekadar kelalaian — ini sinyal merah bahwa prinsip keterbukaan publik dipangkas.
Pengawas Lapangan Mengakui Kekosongan Data
Saat diwawancarai, Khairil, Konsultan/Pengawas Lapangan dari CV. Shine Engineering, mengonfirmasi panjang pekerjaan sekitar 100 meter.
Namun ia juga mengakui:
“Memang tidak dicantumkan di papan proyek.”
Pengakuan ini menegaskan bahwa kekosongan data bukan kecelakaan teknis, tetapi memang dibiarkan terjadi sejak awal pekerjaan berjalan.
Pelaksana Menghindar — Penanggung Jawab Ditutup-tutupi
Upaya awak media menelusuri pihak kontraktor semakin menguatkan dugaan adanya ketidakterbukaan.
Icha, pengawas lapangan dari CV. Helonia Marsitta Maju, menyebut bahwa penanggung jawab kontraktor adalah Hotman Marpaung. Namun ketika diminta memberikan nomor kontak resmi penanggung jawab, Icha langsung menolak sambil mengatakan:
“Takut dimarahi.”
Penolakan ini bukan hal sepele. Dalam proyek yang menggunakan uang negara, penanggung jawab wajib terbuka dan dapat dihubungi kapan saja demi kejelasan informasi.
Sikap menghindar seperti ini menimbulkan pertanyaan besar:
Apa sebenarnya yang ditakutkan oleh pihak kontraktor?
Mengapa penanggung jawab harus disembunyikan?
Warga Menilai Ada Kejanggalan
Sejumlah warga yang ditemui di lokasi juga merasa aneh dengan kondisi proyek.
"Kalau proyek pemerintah biasanya lengkap datanya. Ini kosong. Kita takut yang dikerjakan sedikit tapi uangnya besar," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya disamarkan.
Keluhan warga ini merupakan sinyal penting bahwa publik sudah mulai mencium kejanggalan sejak awal.
Di Mana Pengawasan Dinas?
Ketika papan proyek saja dibiarkan tidak sesuai aturan, pertanyaan terbesar pun mengarah ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.
Faktor yang dipertanyakan:
Apakah dinas pernah turun memeriksa?
Apakah mereka menyadari data vital hilang?
Atau malah ada pembiaran terhadap kontraktor yang memasang papan proyek ala kadarnya?
Dalam prosedur pengawasan proyek pemerintah, papan proyek merupakan syarat dasar. Jika hal paling mendasar saja tidak diawasi, bagaimana publik bisa yakin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan diawasi dengan benar?
Uang Negara Butuh Pertanggungjawaban, Bukan Misteri
Proyek senilai Rp 1,43 miliar ini bukan proyek kecil.
Uang sebesar itu harus dikelola dengan transparan, bukan dengan sikap tertutup dan enggan memberi informasi.
Minimnya keterbukaan dari kontraktor dan lemahnya pengawasan dinas membuka ruang potensi penyimpangan yang lebih besar.
Dalam konteks proyek pemerintah senilai besar seperti peningkatan sistem drainase di Tembesi Center Batam, transparansi dan pengawasan menjadi hal yang mutlak dan penting untuk menjamin penggunaan anggaran yang tepat serta mencegah penyalahgunaan dana publik. Papan proyek yang kosong tanpa mencantumkan panjang pekerjaan, volume, spesifikasi teknis, dan uraian kegiatan, seperti yang ditemukan di proyek ini, bertentangan dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, dan pedoman LKPP yang mengharuskan pemasangan informasi rinci sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas. Ketiadaan informasi ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan pertanda adanya potensi masalah serius dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketika pengawas lapangan sendiri mengakui tidak adanya data lengkap di papan proyek, hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya komitmen untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana proyek dan kontraktor yang menghindar dan menutup-nutupi identitas penanggung jawab semakin menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan penyimpangan. Warga sekitar yang mempertanyakan besaran dana proyek dibandingkan hasil pekerjaan yang terlihat juga merupakan tanda bahwa keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat mendapat jaminan bahwa dana yang besar tersebut dialokasikan dengan tepat dan pekerjaan dilakukan secara maksimal. Pengawasan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memang menjadi kunci utama agar proyek berjalan sesuai standar. Pengawasan yang memadai harus mencakup pemeriksaan rutin ke lokasi proyek, memastikan papan proyek lengkap dengan informasi terperinci, serta memantau kualitas pekerjaan dan kesesuaian dengan dokumen kontrak. Ketidakhadiran pengawas atau pembiaran pada pemasangan papan proyek ala kadarnya dapat memicu penyimpangan seperti mark-up harga, tidak terpenuhinya spesifikasi teknis, hingga potensi korupsi. Lebih jauh, sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Batam, penting untuk mendesak instansi terkait agar segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Mekanisme pelaporan dan pengaduan publik juga perlu diaktifkan agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi dan pengawasan yang ketat merupakan prinsip utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan dana negara bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa ada praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, proyek senilai Rp 1,43 miliar ini harus menjadi perhatian serius bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengawas sosial terhadap penggunaan anggaran publik dan kualitas pembangunan infrastruktur di Batam.
yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin apa yang kita bisa perbuat yang berwenang maju terus 👍👍👍👍👍🥺