negara koplak
Jangan Jadi Guru, Tak Menjanjikan
Jadi Staf SPPG MBG Saja, Lebih Cepat Diangkat PPPK
Di negeri ini, nasihat karier paling jujur tahun 2026 mungkin bukan soal passion, tapi soal kecepatan diakui negara. Dan sayangnya, jawabannya terdengar pahit: jangan jadi guru—bukan karena tak mulia, tapi karena terlalu lama menunggu dihargai.
Guru adalah profesi yang hidup dari kesabaran.
Sabar mengajar puluhan murid.
Sabar gaji minim.
Sabar berstatus honorer belasan, bahkan puluhan tahun.
Dan yang paling menyakitkan: sabar melihat profesi lain menyalip cepat menuju status PPPK.
Isi Perut Lebih Mendesak dari Isi Otak
Pemerintah tampaknya telah menetapkan prioritas yang sangat jelas:
anak harus kenyang sekarang, soal pintar bisa menyusul.
Maka lahirlah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lengkap dengan dapur SPPG, rantai logistik, dan tentu saja tenaga pelaksananya. Program ini memang penting, bahkan sangat penting. Tak ada yang membantah bahwa anak lapar sulit belajar.
Namun yang menggelitik adalah kenyataan di lapangan:
staf SPPG—yang bekerja di dapur dan distribusi—memiliki jalur lebih cepat menuju PPPK dibanding guru yang puluhan tahun berdiri di kelas.
Guru yang:
Mengabdi 10–20 tahun
Mendidik karakter dan pengetahuan
Mengajar dengan fasilitas seadanya
Bergulat dengan administrasi, kurikulum, dan target nilai
harus kembali mendengar kalimat klasik: “Harap bersabar.”
Ironisnya, negara justru sangat sigap saat urusannya panci, beras, dan lauk pauk.
Guru: Selalu Penting, Tapi Tak Pernah Mendesak
Guru selalu disebut penting.
Penting dalam pidato.
Penting di spanduk Hari Guru.
Penting dalam frasa “pahlawan tanpa tanda jasa”.
Namun ketika bicara kesejahteraan, kepastian status, dan keadilan kebijakan, guru kembali diminta memahami kondisi negara.
Anak lapar bisa jadi isu nasional.
Guru lapar? Disarankan ikhlas.
Sekolah atau Dapur? Mana yang Lebih Dijanjikan Negara
Tak heran jika suatu hari nanti dialog ini terdengar masuk akal:
> “Nak, cita-citamu apa?”
“Guru.”
“Jangan, Nak. Jadi staf SPPG saja. Lebih cepat diangkat PPPK.”
Sekolah cukup urusan buku dan papan tulis.
Negara lebih serius urusan piring dan sendok.
Catatan Penting: Ini Bukan Serangan ke MBG
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan MBG atau SPPG. Program makan bergizi adalah kebutuhan nyata. Anak kenyang memang syarat belajar.
Yang dipersoalkan adalah ketimpangan rasa keadilan.
Mengapa negara bisa begitu cepat memberi kepastian pada satu sektor, tapi begitu lambat pada sektor yang sejak awal mencetak manusia-manusia di dalamnya?
Tanpa guru, dapur sehebat apa pun tak akan melahirkan generasi cerdas.
Tanpa pendidikan, makan gratis hanya melahirkan generasi kenyang—bukan berdaya.
Pendidikan Dianggap Penting, Tapi Tidak Mendesak
Satire ini sederhana dan pahit: Di negeri ini, pendidikan dianggap penting, tapi tidak mendesak.
Sedangkan urusan makan dianggap mendesak, strategis, dan layak dipercepat.
Guru diminta bertahan demi masa depan bangsa.
Sementara masa depan gurunya sendiri… diminta menunggu, lagi dan lagi.
Karena di republik ini,
yang cepat diangkat bukan yang mencerdaskan,
melainkan yang mengenyangkan.
Dan itu, sejujurnya, bukan lelucon.
Pengalaman pribadi saya sebagai seorang guru honorer selama lebih dari 15 tahun di sekolah negeri sangat mencerminkan kondisi yang diulas dalam artikel ini. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan bagaimana guru di lapangan berjuang dengan gaji yang minim, fasilitas seadanya, dan status honorer yang tak kunjung jelas. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan staf SPPG-nya mendapatkan jalur percepatan menjadi PPPK, yang tentu saja menimbulkan rasa kecewa dan kesan ketidakadilan di kalangan guru. Saya memahami urgensi program MBG yang sangat penting bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi demi kelangsungan proses belajar mereka. Namun, ironisnya, mereka yang secara langsung membentuk masa depan generasi — yaitu guru yang mengajar, mendidik, dan menginspirasi siswa setiap hari — malah harus bersabar lebih lama untuk pengakuan negara melalui status PPPK. Kondisi ini membuat banyak guru muda mempertimbangkan kembali pilihan karier mereka. Saya pribadi bahkan pernah mendengar dari sesama guru muda bahwa menjadi staf SPPG lebih menjanjikan untuk masa depan yang lebih pasti, meskipun itu bukan profesi yang mereka cita-citakan. Situasi ini menjadi refleksi nyata dari bagaimana pemerintah dan pihak terkait memberi prioritas yang berbeda antara 'isi perut' dan 'isi otak'. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada semangat dan motivasi guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Karena tanpa guru yang sejahtera dan dihargai, sulit untuk menghadirkan pembelajaran yang optimal dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurut saya, perlu ada kebijakan yang lebih berkeadilan dan holistik yang bisa menyelaraskan perhatian pemerintah tidak hanya pada kebutuhan fisik anak (makan bergizi) tetapi juga pada pemberdayaan tenaga pendidik. Dengan begitu, masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan generasi yang kenyang, tapi juga yang cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman. Semoga ke depan, para guru bisa memperoleh penghargaan yang layak, baik secara materil maupun status, agar mereka tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenar-benarnya.