Pengalaman pribadi saya terkait isu ini menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus publik yang melibatkan petugas kepolisian memang sangat krusial bagi kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa kali mengikuti perkembangan berita tentang Kapolres Sleman, saya menyadari bahwa proses pengawasan internal di lingkungan kepolisian memiliki peran penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Meski dinonaktifkan sementara mengikuti rekomendasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Inspektorat Pengawasan Daerah, respon publik tetap beragam. Sebagian orang menyampaikan kritik keras, terutama karena kasus viral yang melibatkan korban jambret yang justru menjadi tersangka, seperti yang juga terlihat dalam isi gambar dengan teks "korban jambret jadi tersangka" dan "Kapolres Sleman". Hal ini memicu perdebatan tentang keadilan dan profesionalisme aparat. Pengalaman saya sebagai warga biasa, menyaksikan bagaimana informasi tersebar di media sosial dan forum-forum seperti #indonesiagelap dan #viral memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dalam penanganan kasus hukum. Selain itu, langkah penonaktifan sementara juga menjadi sinyal positif bahwa institusi kepolisian berupaya memperbaiki diri dan tidak menutup-nutupi masalah internal. Namun, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana sistem pengawasan dan penanganan perkara ke depan dapat diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang. Pemberdayaan pengawasan dari Itwasda dan peningkatan pelatihan kepemimpinan di lingkungan kepolisian menjadi hal penting. Bagi saya, sebagai bagian dari masyarakat, kita harus secara aktif memberikan dukungan sekaligus mengawasi proses kebijakan ini agar tercipta penegakan hukum yang adil dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama di wilayah Sleman dan sekitarnya.