Listrik Impor di Republik Makan Siang
Di Warkop Bi Mina suasana agak tegang.Televisi menyiarkan pidato presiden Prabowo Subianto yang penuh semangat. Di layar tertulis besar: “Indonesia mampu memberi makan puluhan juta rakyat setiap hari.”
Bi Mina yang sedang menggoreng pisang langsung berhenti. “Hebat sekali negeri ini,” katanya sambil melirik lampu neon warung yang berkedip-kedip. “Tapi lampu warungku ini jangan-jangan nyalanya masih cicilan dari investor asing.”
Abdul yang dari tadi sibuk meniup kopi panas ikut menimpali. “Bi, jangan begitu. Sekarang kita negara hebat. Negara lain minta beras sama kita.”
“Betul,” jawab Bi Mina. “Tapi kabel listriknya siapa yang pasang?”
Warkop langsung hening.
Inilah ironi besar Indonesia modern: negara yang sangat percaya diri bicara makan siang gratis, tetapi sangat hati-hati bicara ketergantungan teknologi.
Pemerintah dengan bangga menyampaikan bahwa Indonesia mampu memberi makan puluhan juta orang per hari lewat program MBG yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun. Di podium internasional, program itu dipromosikan sebagai prestasi besar bangsa.
Tidk ada yang salah dengan membantu anak sekolah memperoleh gizi yang layak. Tidak ada yang salah dengan mengurangi stunting.
Tetapi publik mulai melihat kontras yang lucu sekaligus pahit.
Untk urusan dapur, pidato kita menggelegar. Untuk urusan listrik, teknologi, dan industri strategis, kita mendadak seperti kucing basah.
Fakta yang muncul cukup mencengangkan. Anak usaha BUMN China, CCEPC, mengaku telah membangun 55 pembangkit listrik di Indonesia dengan total kapasitas hampir 14 GW. Bahkan PLN sendiri mengakui sekitar 70–75% proyek pembangkit saat ini dikuasai skema IPP (Independent Power Producer), yang banyak diisi investor asing.
Data itu membuat banyak orang mulai bertanya: sebenarnya siapa yang lebih percaya diri terhadap masa depan Indonesia — pemerintah kita atau investor asing?
China datang membawa:
modal,
teknologi,
engineering,
mesin,
kontraktor,
bahkan sistem pembiayaan.
China datang diam-diam. Tidak banyak pidato. Tidak banyak drama nasionalisme. Tahu-tahu lampu menyala.
Sementara di dalam negeri, baru ada negara tetangga bertanya soal beras, suasana langsung seperti Indonesia baru memenangkan perang dunia ekonomi.
“Malaysia minta beras!” teriak seorang pelanggan di warkop.
Bi Mina menjawab santai: “Bagus itu. Tapi kalau listrik mati, masak nasinya pakai apa?”
Masalahnya memang bukan soal beras. Masalahnya juga bukan soal makan gratis.
Masalah sebenarnya adalah arah kebanggaan nasional kita mulai terasa aneh.
Negara lain membanggakan:
chip AI,
mobil listrik,
semikonduktor,
roket,
teknologi energi,
industri militer,
riset.
Kita? Bangga karena mampu membagikan menu katering terbesar di dunia.
Satire ini mungkin terdengar kejam, tetapi ada pertanyaan serius di baliknya: mengapa bangsa yang sangat kaya sumber daya justru sangat bergantung pada asing untuk urusan teknologi dasar seperti listrik?
Indonesia punya:
batu bara,
gas,
nikel,
sungai,
panas bumi,
matahari sepanjang tahun.
Tetapi untuk membangun pembangkit besar, tetap harus memanggil investor asing.
Akhirnya rakyat bingung. Ini sebenarnya negara industri atau negara EO konsumsi massal?
Abdul mulai menghitung-hitung dengan sendok. “Bi, kalau Rp335 triliun dipakai buat riset teknologi energi bagaimana?”
Bi Mina tertawa. “Kalau itu tidak bisa dipotong pita tiap hari, Dul.”
Dan memang di situlah letak problem politik modern: program konsumsi sosial jauh lebih mudah dijual daripada pembangunan teknologi jangka panjang.
Membangun dapur umum:
cepat terlihat,
cepat dipuji,
cepat viral.
Membangun industri turbin nasional? Lima tahun belum tentu jadi bahan TikTok pejabat.
Padahal sejarah menunjukkan negara kuat bukan lahir dari program yang paling banyak membagi makanan, melainkan dari kemampuan menciptakan:
teknologi,
energi,
produktivitas,
dan kemandirian industri.
China memahami itu sejak lama.
Dan lucunya, China sendiri tidak sibuk berpidato menjadi “chef dunia”, padahal untuk urusan dapur
#indonesiagelap#viral#prabowosubianto#fyp
.
Sebagai warga Indonesia yang pernah tinggal di daerah dengan seringnya pemadaman listrik, saya sangat merasakan betul bagaimana ketergantungan pada sumber daya listrik yang stabil sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan perkembangan industri. Ketika sebuah negara masih harus mengandalkan investor asing seperti perusahaan China dalam membangun pembangkit listrik, itu menunjukkan adanya celah besar dalam pengembangan teknologi dan industri strategis dalam negeri. Pengalaman pribadi saya mengajari bahwa pembangunan infrastruktur yang mandiri harus menjadi prioritas. Misalnya, di beberapa negara maju, selain fokus pada distribusi makanan gratis atau bantuan sosial, mereka juga mengembangkan industri teknologi seperti pembangkit listrik, pengelolaan energi terbarukan, dan riset teknologi yang kuat. Ini yang membedakan mereka dalam hal ketahanan ekonomi dan kedaulatan teknologi. Melihat fakta di Indonesia, Rp335 triliun dianggarkan untuk program sosial seperti makan gratis anak sekolah. Namun sayangnya, alokasi dana untuk riset teknologi energi masih sangat terbatas, sehingga kita masih harus mengimpor teknologi dan mengundang investor asing. Padahal Indonesia kaya akan sumber daya alam energi seperti batu bara, gas, nikel, panas bumi, dan sinar matahari yang melimpah. Menurut saya, ada kebutuhan mendesak untuk menggeser kebijakan yang selama ini lebih menitikberatkan pada program konsumsi sosial yang cepat memberikan dampak terlihat, ke investasi jangka panjang di bidang riset dan pengembangan teknologi energi nasional. Investasi ini tidak hanya bermanfaat untuk kemandirian energi tetapi juga membuka lapangan kerja, membangun kemandirian industri, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pengalaman saya dalam mengikuti perkembangan energi terbarukan juga mengajarkan bahwa teknologi seperti pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi sangat potensial di Indonesia. Namun, tanpa dukungan riset dan pengembangan lokal, kita hanya sebagai konsumen teknologi, bukan produsen. Ini adalah tantangan besar bangsa yang kaya sumber daya tapi harus terus mengandalkan asing untuk kebutuhan strategis. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah dan semua pemangku kepentingan melihat masalah ketergantungan teknologi ini secara serius. Tidak cukup hanya bangga pada pencapaian sosial, tapi juga harus bangga membangun pondasi teknologi yang kuat agar Indonesia benar-benar merdeka secara ekonomi dan teknologi. Jangan sampai kita hanya bisa memasak secara gratis di dapur yang besar, tapi tak pernah punya kemampuan membuat kompor dan listrik sendiri.
