Pengalaman saya mengikuti perkembangan demo mahasiswa dan situasi politik saat ini sangat kompleks. Dari informasi yang beredar, termasuk keterangan mengenai pembayaran hingga Rp20 juta kepada mahasiswa yang menghadiri pertemuan dengan Gibran, dapat terlihat adanya dugaan drama demo berbayar yang cukup kontroversial. Hal ini membuka banyak pertanyaan tentang peran pihak kepolisian dalam mengatur aksi demonstrasi. Menurut berita yang saya baca dari METROPOLITAN.id, uang tersebut tidak hanya diterima para mahasiswa, tetapi juga dibagikan ke beberapa senior dan ketua organisasi seperti BEM FEB. Total jumlah pungutan diduga mencapai puluhan juta rupiah, yang dipakai untuk berbagai keperluan termasuk konsolidasi dan biaya operasional seperti bensin dan pengamanan motor. Situasi ini tentu memberi gambaran adanya strategi dari polisi untuk mempengaruhi aksi mahasiswa, dengan mengatur agar tidak melakukan demonstrasi di Istana Negara. Dari sudut pandang saya, praktik seperti ini sangat merugikan demokrasi karena mengerdilkan aspirasi asli mahasiswa dan menyelipkan unsur manipulasi dalam aksi yang seharusnya menggambarkan suara rakyat. Saya sendiri merasa kecewa karena yang seharusnya menjadi wadah pengungkapan kebenaran kini dipertanyakan integritasnya akibat adanya dugaan bayaran dalam berunjuk rasa. Pengalaman ini juga membuka mata saya bahwa di balik setiap aksi demonstrasi, selalu ada dinamika kompleks yang tak terlihat secara kasat mata oleh publik umum. Perlu ada transparansi dan integritas dari semua pihak, termasuk pejabat pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi mahasiswa agar proses demokrasi di Indonesia berjalan sehat dan bersih dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan kecurigaan dan konflik sosial.