Pengalaman dan pengetahuan saya mengenai praktik korupsi di daerah, khususnya di Lampung, memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tantangan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Kasus yang melibatkan mantan bupati seperti Bustami Zainudin, Andi Achmad Sampurna Jaya, dan Abdurahman Sarbini nyata-nyata menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah administratif, melainkan sudah merajalela dan mengakar di kalangan pejabat. Dalam pengamatan saya, gelar seperti "Raja Lampung" yang disematkan pada beberapa tokoh tersebut bukan satu penghargaan, melainkan sebuah simbol yang mengindikasikan dominasi mereka dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyelidikan Kejati Lampung terhadap Bustami Zainudin misalnya, menyoroti dugaan mafia tanah dan alih fungsi kawasan hutan, yang merupakan isu krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola aset negara. Hal yang menarik, saya menyadari bahwa meskipun beberapa pelaku korupsi telah divonis dan menjalani hukuman, masih banyak kasus yang belum menemukan titik terang. Misalnya kasus Abdurahman Sarbini yang belum memiliki vonis final walaupun terkait pengadaan kapal cepat dan dugaan korupsi dana pembangunan Islamic Center. Pengalaman pribadi sebagai warga yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan, saya melihat pentingnya peran aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan dugaan korupsi yang terjadi. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, informasi seperti tagar #indonesiagelap dan #adilijokowi menjadi sarana efektif untuk menyebarkan kesadaran sekaligus mendorong tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi di daerah seperti Lampung memerlukan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Belajar dari kasus "Raja Lampung", kita semakin paham bahwa "orang baik bersama orang baik, orang jahat bersama orang jahat," sehingga memperkuat pentingnya memilih pemimpin yang bersih dan menjunjung tinggi integritas.