Pernyataan demonstran eks anggota AMPB di Pati sungguh membuka mata kita pada realitas sosial yang memilukan. Di satu sisi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terbukti menghidupi ekonomi warga, menyerap tenaga kerja usia 40 tahun ke atas, dan memberdayakan hasil tani lokal.
Namun di sisi lain, sangat miris melihat masyarakat lapis bawah kini mulai mewajarkan kasus korupsi yang menyeret eks Ketua BGN Dadan Hindayana. Alasan bahwa "korupsi itu manusiawi", "semua orang ingin untung", hingga menyebutnya sebagai "hak prerogatif", adalah bentuk matinya nalar kritis akibat tekanan ekonomi.
Kita sepakat bahwa penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan gizi rakyat harus terus didukung. Namun, menormalisasi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan dalih butuh makan adalah preseden buruk bagi bangsa. Hak rakyat adalah menerima manfaat program sosial dengan kualitas utuh dan maksimal, bukan sekadar menerima "sisa anggaran" yang sudah disunat oleh para pejabat korup!
Apakah wajar kita memaklumi korupsi asalkan program sosial tetap berjalan dan memberi lapangan kerja?
Mengamati fenomena dilematis di Pati, saya merasakan betapa rumitnya situasi ketika kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak bertabrakan dengan masalah korupsi yang merajalela. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jelas memberikan dampak positif, khususnya bagi para pekerja usia 40 tahun ke atas dan petani lokal yang mengandalkan hasil tani mereka untuk bertahan hidup. Namun, ketika kita mulai mendengar bahwa korupsi yang menjerat mantan Ketua Badan Gizi Nasional dianggap "manusiawi" dan sebagai "hak prerogatif", saya merasa ada sesuatu yang sangat salah dalam cara pandang masyarakat bawah terhadap praktik korupsi. Tekanan ekonomi yang berat memang bisa membuat nalar kritis menurun, sehingga kadang-kadang kita justru mentoleransi perilaku yang merugikan masa depan bangsa. Dalam pengalaman saya, program sosial seperti MBG bisa berhasil dan berkelanjutan jika pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mendapatkan manfaat secara penuh, tanpa ada pengurangan anggaran untuk kepentingan pribadi pejabat. Saya pernah mengikuti program serupa di daerah lain, di mana keterlibatan komunitas lokal dan pengawasan publik menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi. Selain itu, saya percaya bahwa kita harus lebih giat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan hukum sebagai fondasi kemajuan sosial dan ekonomi. Memang benar bahwa kebutuhan sehari-hari sangat mendesak, namun membiarkan korupsi merajalela akan menghambat pembangunan jangka panjang. Akhirnya, menghadapi persoalan ini, saya melihat pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan program sosial yang bermanfaat tanpa menoleransi korupsi. Ini adalah tantangan besar yang butuh perhatian serius agar cita-cita mensejahterakan rakyat tidak terganggu oleh kejahatan luar biasa yang disebut sebagai korupsi.
