Dalam pengalaman saya, isu mengenai etika dan akhlak pejabat publik di Indonesia memang sering menjadi sorotan utama masyarakat. Terlebih ketika ditemukan fakta bahwa seorang pejabat seperti mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang tengah tersandung kasus korupsi dan TPPU, masih menerima gaji sebagai ASN dan jaksa. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan soal integritas dan moralitas dalam tubuh pemerintahan. Banyak teman dan rekan saya yang juga merasa kecewa dan muak dengan kondisi tersebut. Mereka berharap ada perubahan yang nyata agar pejabat-pejabat yang melanggar hukum tidak hanya dihukum secara formal, tetapi juga diberhentikan dari tugas serta hak-hak finansialnya. Selain itu, isu tentang etika pejabat menyangkut tidak hanya soal keuangan, tapi juga bagaimana mereka memegang amanah dan bertindak sebagai panutan masyarakat. Adab dan agama sebagai landasan moral seharusnya menjadi pedoman utama, agar pejabat tidak hanya dituntut secara hukum tapi juga mendapat tuntunan dari nilai-nilai luhur bangsa. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa anggota masyarakat yang menyarankan adanya transparansi lebih ketat mengenai penghasilan pejabat serta mekanisme kontrol yang kuat dari masyarakat sipil. Ini penting agar tidak ada lagi kesan pejabat ‘kaya hati miskin akhlak’ seperti istilah yang sering kita dengar. Semoga ke depan, ada terobosan hukum dan sosial yang mampu meningkatkan akuntabilitas pejabat negara, sehingga masyarakat semakin percaya dan menghormati pemimpin mereka. Etika dan agama wajib menjadi fondasi kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.