‎​Fenomena anjloknya nilai TKA 2025 merupakan potret nyata dari kegagalan antara standar evaluasi nasional dengan proses pembelajaran di kelas.
‎Selama beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan kita berfokus pada fleksibilitas dan kesejahteraan psikologis siswa (Merdeka Belajar).Rapor terlihat 'hijau', namun kompetensi kognitif yang mendalam terabaikan.
‎​Hasil TKA ini adalah 'kejutan sistem' yang menunjukkan ketika standar diangkat secara mendadak tanpa dibarengi penguatan kapasitas guru dan pemerataan fasilitas, maka jurang kualitas akan terekspos secara kasar.
‎​Namun,
‎​Ada kejanggalan besar dalam desain TKA 2025. Pemerintah melabeli tes ini sebagai 'tidak wajib' dan 'bukan penentu kelulusan', sebuah narasi yang secara sistematis menurunkan tingkat keseriusan siswa dalam bersiap. Ketika hasil yang 'cacat motivasi' ini keluar, pemerintah menggunakannya sebagai amunisi politik untuk mendelegitimasi kebijakan sebelumnya (Merdeka Belajar). Nilai rata-rata yang rendah dipamerkan ke publik seolah-olah sebagai 'borok' yang baru ditemukan, demi menciptakan urgensi untuk mengganti arah kebijakan secara total.
‎
‎​Investigasi atas retorika pejabat publik menunjukkan adanya pola cuci tangan. Dengan menyalahkan 'cara mengajar guru' dan 'kurangnya literasi siswa', pemerintah menutupi kegagalan mereka sendiri dalam menyediakan masa transisi yang adil.
‎Muncul pertanyaan krusial: Apakah TKA ini benar-benar bertujuan memetakan kemampuan siswa, atau sekadar instrumen untuk membuktikan bahwa sistem lama gagal? Menjadikan siswa sebagai kelinci percobaan dalam tes berstandar tinggi tanpa persiapan sistemik adalah bentuk malapraktik kebijakan.
‎Hasil TKA 2025 bukanlah cermin ketidak becusan guru dan ketidak mampuan siswa, melainkan bukti nyata dari sebuah jebakan sistem yang dirancang untuk memenangkan narasi bagi penguasa baru.
Fenomena rendahnya nilai TKA 2025 bukan sekadar masalah kemampuan siswa, tetapi lebih karena sistem pendidikan yang kurang mempersiapkan mereka secara komprehensif. Dalam ilustrasi yang sering saya contohkan, ini seperti mengajari anak berenang di kolam dangkal lalu tiba-tiba menyuruhnya berenang di laut lepas tanpa latihan khusus. Hal ini jelas membuat siswa kebingungan dan hasilnya buruk. Dampak negatif dari pendekatan seperti ini adalah menurunnya motivasi belajar siswa. Ketika pemerintah menyatakan bahwa TKA bersifat tidak wajib dan bukan penentu kelulusan, secara tidak langsung menurunkan keseriusan mereka dalam menghadapi tes tersebut. Akibatnya, persiapan siswa menjadi seadanya dan hasilnya pun mengecewakan. Selain itu, guru-guru yang diharapkan menjadi ujung tombak transfer ilmu juga belum mendapatkan dukungan maksimal. Tanpa pelatihan dan fasilitas yang merata, mereka sulit untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang sesuai dengan standar evaluasi nasional terbaru. Ini memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Sebagai pengalaman pribadi, saya melihat betapa pentingnya adanya masa transisi yang jelas dalam penerapan kebijakan pendidikan baru. Ketika sebuah perubahan besar dilakukan, seperti standar penilaian yang tinggi, maka harus ada sosialisasi dan peningkatan kapasitas guru serta fasilitas belajar yang memadai agar siswa dapat mengikuti perubahan dengan baik. Dampak negatif TKA ini juga menimbulkan polemik karena hasilnya digunakan sebagai alat politik. Alih-alih menjadi instrumen pemetaan kemampuan siswa, tes ini dipakai untuk mendelegitimasi kebijakan lama dan mendukung kebijakan baru. Akibatnya, siswa dan guru menjadi korban eksperimen kebijakan yang tidak terencana dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi ini, menurut saya yang utama adalah memperbaiki 'kolam' terlebih dahulu, yakni sistem pembelajaran dan dukungan bagi guru serta siswa. Lalu, baru dilakukan pengukuran kemampuan yang sesungguhnya sesuai dengan kapasitas mereka. Dengan pendekatan seperti ini, dampak negatif TKA bisa diminimalisasi dan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dapat tercapai.